LBH Masyarakat Desak Jokowi Stop Hukuman Mati

tirto.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menilai, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara masih menepikan arti penting kehidupan dan kemanusiaan, sebab belum menghapus hukuman mati.

Tercatat, selama pemerintahan Jokowi, sudah tiga gelombang eksekusi mati dilaksanakan dan telah merenggut nyawa 18 orang terpidana. Semua eksekusi itu dijalankan dengan dalih “darurat narkoba”. Namun, LBH Masyarakat menganggap eksekusi mati tidak menurunkan angka kejahatan narkotika.

Karena itu, LBH Masyarakat menyayangkan pemerintahan Jokowi yang tidak mengevaluasi kebijakan eksekusi mati, tapi justru mendorong terus langkah hukum yang nirhasil tersebut. Lembaga ini juga mengkritik sikap Jokowi sebab masih saja menyatakan pentingnya hukuman mati untuk menghadapi meluasnya kejahatan perdagangan narkotika.

"Yang ada justru tindak pidana narkotika kian marak dan aparat penegak hukum juga (dalam sejumlah kasus) terlibat di dalam peredaran gelap narkotika," demikian pernyataan LBH Masyarakat di siaran persnya yang diterima Tirto, pada Jumat (6/10/2017).

Lembaga ini juga khawatir, mendekati Pilpres 2019, isu eksekusi hukuman mati dipakai untuk menampilkan citra pemerintahan yang gagah dalam mengatasi persoalan kejahatan.

"(Bila itu terjadi) Hal ini menunjukkan betapa penyelesaian sebuah persoalan publik, yang seharusnya dilihat dari kacatama ilmiah yang jernih, malah rentan dieksploitasi dan dimanfaatkan sebagai alat elektoral guna mendulang suara," LBH Masyarakat menegaskan pernyataannya.

Berangkat dari keresahan tersebut, LBH Masyarakat akan menyelenggarakan festival kemanusiaan bertajuk A Day for Forever (ADFF): Celebrating Life and Hope, pada Sabtu, 7 Oktober 2017. Acara itu sekaligus untuk memperingati Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober mendatang.

Acara yang bertempat di Conclave, Jl. Wijaya, Jakarta Selatan tersebut juga digelar untuk mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap kemanusiaan di tengah derasnya arus narasi pemerintah soal hukuman mati. Kampanye ini untuk mencegah negara terus meminggirkan norma-norma HAM dalam menyelesaikan pelbagai problem sosial dan hukum.

Hingga kini pemerintahan Jokowi memang belum memutuskan menghentikan eksekusi terpidana mati, khususnya yang terkait dengan kejahatan narkoba. Kejaksaan Agung masih mempertahankan rencana eksekusi terpidana mati gelombang ke-4 meski hingga kini belum dilaksanakan. Terakhir, Kejaksaan Agung masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung berkaitan dengan batas masa pengajuan grasi bagi terpidana mati.