tirto.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta, purnawirawan TNI terutama TNI Angkatan Darat (AD) tidak menggunakan atribut satuan, baik berupa lencana dan lokasi maupun baret saat melakukan aktivitas politik. Aksi tersebut, kata Dudung, mencederai posisi TNI yang netral dalam pemilu.
Dudung mengatakan, penggunaan atribut TNI bagi prajurit yang telah diberhentikan dengan hormat (mengundurkan diri maupun purnawirawan), telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD, berdasarkan ST Panglima TNI Nomor: 1681/2018 dan ST Kasad Nomor: 33/2019 tentang Penggunaan Hak Berpolitik.
"Netralitas TNI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Oleh karena itu, TNI AD berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis, baik secara Institusi, personal, maupun dalam hal penggunaan sarana dan prasarana milik TNI AD," kata Dudung dalam keterangan diterima, Kamis (10/8/2023).
TNI AD, tidak membatasi bagi purnawirawan yang ingin menyalurkan aspirasi hak politiknya. Akan tetapi, Dudung berharap, para purnawirawan TNI AD tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menjalankan hak serta kewajibannya sebagai purnawirawan TNI.
Sebagai catatan, purnawirawan TNI AD yang terjun ke dunia politik tidak sedikit, bahkan beberapa nama menjadi tokoh yang dikenal publik dan berada di semua koalisi Bakal Calon Presiden (Bacapres).
Sebut saja Prabowo Subianto, mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus yang kini menjadi Bacapres Partai Gerindra; kemudian ada nama Andika Perkasa, mantan Panglima TNI dan KSAD, yang dikabarkan sebagai kandidat ketua tim sukses untuk Bacapres PDIP Ganjar Pranowo; dan terakhir ada Agus Harimurti Yudhoyono, eks Komandan Batalyon 203 Arya Kemuning, salah satu satuan TNI AD. Agus sendiri kini disebut sebagai salah satu kandidat bacawapres pendamping Anies Baswedan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
