KPK Periksa Dirut Waskita Beton Terkait Kasus Proyek Fiktif

Direktur Utama PT. Waskita Beton Precast diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman, Kepala Divisi IV PT Waskita Karya periode 2011- 2013.

Reporter: Fadiyah Alaidrus

Terbit 8 Jul 2019 04:20 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk Jarot Subana (kanan) bersama Direktur Teknik dan Operasi Agus Wantoro (kiri) menyampaikan paparan disela-sela public expose di Jakarta, Rabu (10/8). PT Waskita Beton Precast Tbk akan melepas 10,54 miliar saham baru ke publik dalam Initial Public Offering (IPO) atau setara dengan 40 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/16.

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT. Waskita Beton Precast Jarot Subana, pada Senin (8/7/2019). Jarot akan diperiksa dalam kasus pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Yang bersangkutan [Jarot Subana] diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR [Fathor Rachman, Kepala Divisi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011- 2013 ]," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah lewat keterangan tertulisnya pada Senin (8/7/2019).

KPK juga memanggil Staf Keuangan Divisi II PT Waskita Karya Wagimin dan Manajer Pengelolaan Peralatan PT Waskita Beton Precast sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

Dalam perkara ini KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, antara lain Kepala Divisi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011- 2013 Fathor Rachman, dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010 2014 Yuly Ariandi Siregar.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, Fathor dan Yuly telah menunjuk empat perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek konstruksi yang dikerjakan PT Waskita Karya. Namun, keempat perusahaan ini ternyata tidak mengerjakan pekerjaan yang diminta.

Sebagian pekerjaan tersebut ternyata telah dikerjakan perusahaan lain. Namun, seolah-olah dikerjakan oleh keempat perusahaan tersebut. Atas hal ini, Waskita Karya kemudian menggelontorkan anggaran sebesar Rp186 miliar keempat perusahaan subkontraktor tersebut.

Uang itu kemudian disetor ke sejumlah pihak, di antaranya Fator dan Yuly. Oleh keduanya uang ini digunakan untuk keperluan pribadi. Atas hal ini, diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp186 miliar. Angka ini didapat berdasarkan anggaran yang digelontorkan Waskita Karya.

Adapun proyek-proyek Waskita yang tersandung dugaan korupsi, antara lain:

1. Proyek Bandara Udara Kuala Namu, Sumatera Utara

2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta.

3. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat.

4. Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat.

5. Proyek Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan

Mabak), Jakarta

6. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali

7. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali

8. Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta

9. Proyek PLTA Genyem, Papua

10. Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cljago) Seksi 1, Jawa Barat.

11. Proyek Fly Over Tubagus Angke, Jakarta

12. Proyek Fly Over Merak- Balaraja, Banten.

13. Proyek Jakarta Outer Ring Road (ORR) seksi W 1, Jakarta

14. Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, KPK menyangka Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dengan Pasal (2) Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Momor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.