KPK Gandeng Nasdem untuk Berantas Korupsi

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor DPP Nasdem, Rabu (13/9/2017) untuk menawarkan kerja sama penguatan partai sekaligus pemberantasan korupsi. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, tawaran kerja sama itu berdasarkan hasil kajian KPK dan LIPI yang menyebutkan partai merupakan salah satu instrumen dalam mempengaruhi pemberantasan korupsi.

"Kami bilang partai ini secara teori pilar yang nggak boleh diabaikan," tegas Pahala di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta.

KPK mengajukan konsep pencegahan di lingkungan politik berkaitan dengan transparansi keuangan di lingkungan partai dan proses rekrutmen, dan inklusi kaderisasi. Selain itu, KPK siap memberikan pelatihan dan modul untuk pemberantasan korupsi. Mereka juga memberikan modul pembinaan kader dari pemula hingga pengurus sesuai kebutuhan.

Pahala menerangkan, mereka tidak hanya menawarkan program tersebut kepada Partai Nasdem. Saat ini, KPK sudah mendatangi PDIP, Hanura, Gerindra dan PKB. Ia menerangkan, Partai-partai sudah membentuk sekolah partai, tetapi mereka masih memantau apakah benar atau tidak. Mereka juga masih menunggu respons partai-partai tersebut.

Sementara itu, dalam pertemuan tadi KPK mendengar pemaparan Partai Nasdem tentang sekolah Partai Nasdem. Mereka akan melihat lebih lanjut bagaimana pola akademi bela negara. Ia mengaku ingin melihat lebih jauh kurikulum Partai Nasdem dalam membangun kader mereka.

Partai Nasdem menyambut baik gagasan KPK. Mereka mengklaim sudah melakukan gagasan KPK tersebut sejak lama. "Apa yang disampaikan KPK ternyata sudah banyak dilakukan oleh Nasdem," ujar Johny di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Jhony menerangkan, Partai Nasdem mempunyai sekolah bela negara. Di sekolah tersebut, partai menggembleng kader mereka untuk berintegritas. Malah, Jhony ingin mengajak KPK untuk memantau langsung sekolah bela negara yang digagas oleh Partai Nasdem.

Meskipun mendukung, Partai Nasdem juga mengkritisi konsep yang digagas oleh KPK. Menurut Jhony, tidak semua konsep pembinaan kepartaian harus umum. Ia mengingatkan, partai bukanlah lembaga eksekutif. Mereka adalah organisasi kepartaian sehingga mempunyai keunikan pandangan dalam menghadapi sesuatu. Oleh sebab itu, tidak bisa semua konsep pencegahan yang diajukan partai bisa diterapkan di semua partai.