KPAI Kecam Penggunaan Tingkat Nalar Tinggi atau HOTS di UN 2018

Ilustrasi Ujian Nasional 2018. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria
Oleh: Mohammad Bernie - 17 April 2018
Retno menyampaikan, sebelum menerapkan HOTS dalam ujian nasional, mestinya Kemendikbud memperbaiki dulu kualitas guru, dan yang lainnya.
tirto.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam penggunaan kategori tingkat nalar tinggi atau High Order Thinking Skills (HOTS) dalam soal Ujian Nasional 2018. Menurut KPAI proses belajar mengajar di Indonesia selama ini belum mengarah ke sana.

"Proses pembelajaran ini kita pertanyakan. bahwa Kemendikbud atau negara ingin meningkatkan evaluasi, bisa saja. Tapi proses pembelajaran juga harus ditingkatkan. ini enggak dilakukan," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di Menteng (17/04/2018).

HOTS atau High Order Thinking Skills sendiri adalah jenis soal penalaran yang meminimalisir soal yang hanya mengandalkan ingatan siswa. Soal jenis ini menuntut siswa untuk berpikir dan menerapkan konsep yang mereka pelajari di kehidupan sehari-hari.

"Tapi proses pembelajaran ini (HOTS) tidak banyak dipahami pendidik, berarti anak-anak enggak dapat," kata Retno.

Menurut Retno, sebelum menerapkan HOTS dalam ujian nasional, mestinya Kemendikbud memperbaiki dulu kualitas guru, dan sarana serta prasarana yang ada selama ini.

Pelaksanaan UN Tahun Ini Dinilai Salah Kaprah

Retno menilai, ada salah kaprah dalam pelaksanaan UN tahun ini. Seharusnya, UN adalah sarana untuk pemetaan kualitas pendidikan se-Indonesia. Hasil UN kelak dijadikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi.

"Misal kenapa matematikanya jelek? ternyata kualitas gurunya, maka kualitasnya ditingkatkan, atau ternyata mereka kekurangan bahan-bahan pembelajaran, bahan pembelajarannya disiapkan kan itu yang namanya intervensi," jelas Retno.

Kemudian, dari intervensi yang dilakukan ini, pemerintah akan kembali memantau nilai UN dari sekolah atau daerah tersebut apakah meningkat, stagnan, atau menurun.

Namun, Retno menyampaikan, hingga saat ini fungsi intervensi itu belum terlihat sama sekali. Kemendikbud hanya menggembar-gemborkan perihal indeks kejujuran siswa, padahal UN adalah alat tolok ukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendidikan.

"Jadi bukan untuk menguji anak-anak. Anak-anak diuji di ujian sekolah. UN tidak menguji anak-anak," tutup Retno.


Baca juga artikel terkait UNBK 2018 atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Pendidikan)

Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Alexander Haryanto
a