Kontroversi Konser Musik untuk Republik: Politis & Tak Kontekstual?

tirto.id - Sejumlah musisi dari berbagai genre, mulai rock, pop hingga dangdut akan menggelar konser bertajuk "Musik untuk Republik" di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, pada 18-20 Oktober 2019. Raiden Soedjono, ketua pelaksana konser menyebut, kegiatan ini bertujuan menyatukan masyarakat yang sempat terpecah karena pemilu.

“Kami dari musisi merasa ada keresahan karena polarisasi setelah pesta demokrasi kemarin. Keresahan ini juga sekarang sudah ke mana-mana, sudah bawa etnis, ras dan kalau bukan musisi, siapa lagi yang memberi contoh,” kata Raiden seperti dikutip Antara.

Sementara itu, creative director konser, Lilo "Kla" mengatakan konser bertajuk 'Musik untuk Republik' ini digelar tanpa sponsor dan gratis.

“Kenapa tidak ada sponsor? Karena untuk yang pertama ini kami tidak ingin dibilang ditunggangi,” kata Lilo.

Konser ini akan diisi lebih dari 50 musisi seperti Godbless, Edane, Cokelat, Kikan Namara, Glenn Fredly, Iwa K, Inul Darastita, Iis Dahlia, NTRL, Jamrud, Slank, The Fly, /rif, Voodoo, Tony Q Rastafara, Java Jive, Kotak, Pas Band, Superglad, Sandhy Sondoro, Siksakubur, Mulan Jameela, Saint Loco dan lainnya.

Namun demikian, konser ini sempat dikritik oleh sebagian kalangan dan dinilai tak peka serta tak kontekstual dengan permasalahan yang sedang terjadi, seperti gelombang aksi #ReformasiDikorupsi, krisis di Wamena, hingga Karhutla.

Salah satu yang mengkritik adalah politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean. Ditambah lagi, belum lama ini, puluhan musisi yang akan tampil di “Konser untuk Republik” ini mendatangi Istana Bogor untuk bertemu Presiden Jokowi sekaligus mengundangnya untuk datang ke acara itu.

Dalam akun Instagramnya, @ferdinand_hutahean, ia mengunggah gambar bertuliskan “Konser dalam kondisi negara memperihatinkan aku mau bilang, hei musisi, otak kau dimana? jangan sesatkan Presiden” sembari ditambah dengan caption, “Betul kata Masinton Pasaribu, orang sekeliling Jokowi itu amatiran."

Pemilu Tak Lagi Jadi Masalah

Rencana konser ini bahkan dikritik oleh sesama musisi. Salah satunya Herry Sutresna, pentolan grup hip hop asal Bandung, Homicide. Pria yang kerap disapa Ucok ini mempertanyakan definisi perdamaian yang dimaksud, mengingat konser tersebut kerap menggunakan jargon-jargon perdamaian.

"Yang menggelikan justru alasannya itu sendiri, yang mirip jawaban Miss Universe kalau ditanya 'apa yang Anda inginkan?' jawabannya adalah 'world peace'. Tentu saja semua manusia mau damai, tapi tanpa keadilan enggak akan pernah bisa. No justice, no peace,” kata Ucok saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (4/10/2019).

Ucok menambahkan “ini seperti mengaburkan permasalahan yang justru makin ke sini, makin mengerucut, bahwa rakyat mulai sadar musuhnya adalah oligarki.”

Ucapan Ucok seperti menyitir kutipan terkenal Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid: "Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi."

Menurut Ucok, penggunaan jargon-jargon perdamaian dalam konser tersebut seolah mengaburkan konflik dan ketidakadilan di akar rumput masyarakat, seperti perampasan lahan terhadap petani, buruh korban politik upah murah, banyaknya RUU bermasalah, karhutla di berbagai daerah, hingga krisis di Wamena.

"Damai, damai dengan siapa? Biasanya diksi yang dipakai mereka 'damai,' ini yang mengaburkan juga, seolah-olah yang berjuang dan berhadapan dengan kekerasan aparat hari ini enggak pernah berjuang secara damai. Aksi Kamisan bertahun-tahun itu kurang damai apalagi?" kata Ucok.

Apalagi, kata Ucok, jika konser tersebut hanya mengacu perdamaian dalam konteks Pemilu 2019. Maka hal itu justru sudah tidak relevan lagi mengingat dalam gelombang aksi #ReformasiDikorupsi beberapa waktu lalu semua konflik datang dari musuh yang sama: oligarki.

“Ini justru juga udah enggak relevan. Justru warga sekarang sudah enggak peduli lagi dikotomi Pilpres. Bahkan sudah banyak yang bersatu di lapangan, baik kubu 01, 02, atau yang golput, untuk melawan oligarki," kata Ucok.

Vokalis band Efek Rumah Kaca, Cholil Mahmud, mempertanyakan mengapa para musisi untuk menggelar sebuah konser saja, izin terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo.

"Kesannya juga ada kontrak politik tertentu. Izin ngapain ke Jokowi? Izin ke polisi lah kalau penyelenggaraan. Jokowi repot dong kalau tiap ada konser minta izin ke dia. Entar diurusin hal-hal sepele gitu. Justru malah terkesan sangat politis," kata Cholil.

Di sisi lain, Cholil setuju dengan berbagai kritik yang datang, yang menilai konser tersebut hadir di waktu yang tidak tepat dan tidak peka terhadap permasalahan yang lebih kontekstual.

"Situasi masyarakat sedang bergejolak, berdarah-darah di Jakarta, Kendari, hingga Papua, malah ngadain konser damai. Kurang peka. Padahal seharusnya kalau mau tetap dijalankan, ada pesan terkait konflik sosial yang sedang terjadi saat ini,” kata dia.

Tak hanya itu, menurut Cholil, jargon-jargon perdamain dalam konser hanya menjadi jargon saja jika para musisi tidak memberikan contoh yang baik bagaimana menerjemahkan jargon tersebut ke kehidupan nyata.

"Saya juga sempat baca bahwa ada narasi yang ingin dibangun, tapi bagaimana menerjemahkan narasi itu di dalam sebuah tindakan nyata. Apa kita pulang dari konser masyarakat langsung akur dan melupakan perdebatan politik? Apakah perbedaan-perbedaan pandangan politik langsung sirna gitu saja? Saya belum dapat teknisnya. Harusnya ada yang bisa diaplikasikan dalam tindakan nyata sehari-hari,” kata dia.