tirto.id - Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana terbang ke Wamena, Papua pekan depan. Dalam kunjungan itu mereka akan memantau kondisi pengungsi kerusuhan di Wamena. Padahal kerusuhan di Wamena telah terjadi sejak 23 September 2019.
Kerusuhan di Wamena tak hanya mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan, toko, kantor, dan fasilitas umum, tapi juga menyebabkan kematian puluhan orang. Akibat dari kerusuhan itu, sekolah pun diliburkan dan ribuan penduduk mengungsi ke luar Wamena dan luar Papua.
"Saya dan Pak Ketua [Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik] akan ke Papua minggu depan. Kami sedang rapat untuk menentukan teknisnya," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara pada Jumat (11/10/2019).
Di Papua, Komnas HAM berencana mendalami peristiwa Wamena dan merumuskan solusinya. Mereka pun akan menggelar dialog dengan pemangku kepentingan seperti Gubernur, Kapolda, Pangdam, dan masyarakat. Selain itu Komnas HAM akan mengecek kondisi pengungsi dan memastikan langkah-langkah lanjutannya.
Beka menjelaskan Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua sendiri sudah melakukan investigasi awal terkait kerusuhan Wamena. Hasilnya diketahui kerusuhan itu tidak bernuansa SARA, tapi merupakan serangan sporadis yang menyasar sejumlah pihak.
Dalam laporan investigasi itu Komnas HAM juga menyampaikan sejumlah rekomendasi: pertama, aparat keamanan diminta segera memulihan kondisi keamanan di Wamena; kedua, penanganan terhadap pengungsi dan warga yang eksodus. Menurut Beka, aspek ini tak cuma soal kebutuhan dasar, tapi juga pemulihan mental; ketiga, penanganan korban luka-luka; keempat, Komnas mendorong adanya rekonsiliasi dalam masyarakat; kelima, membangun kembali ekonomi warga di Wamena; dan keenam, mengantisipasi potensi kekerasan lanjutan oleh kelompok militan; serta ketujuh, pembangunan kembali fasilitas publik.
Selain meninjau pengungsi kerusuhan Wamena, Komnas HAM juga berencana meninjau kondisi pengungsian warga Nduga di Wamena. Di sana, mereka akan mengecek implementasi dari hasil koordinasi dengan kementerian.
Misalnya, terang Beka, Komnas telah meminta Kemendagri mendorong pemerintah daerah mengaktifkan lagi layanan publik di Nduga. Komnas juga meminta Kementerian Kesehatan mengirimkan obat-obatan dan tenaga medis ke Nduga. Kemudian Kemensos diminta mengirim bantuan sosial.
"Ini yang akan kami evaluasi artinya follow up sejauh mana apakah mereka sudah memenuhi kebutuhan pengungsi dari kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya," kata Beka.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Widia Primastika
