Komisi I DPR Setuju Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Komisi I DPR RI menyetujui pengangkatan calon panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto.

Reporter: Riyan Setiawan

Terbit 6 Nov 2021 14:36 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) melakukan salam komado dengan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (kanan) sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

tirto.id - Komisi I DPR RI menyetujui pengangkatan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Kesepakatan ini diambil usai dilakukannya uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika sebagai calon panglima TNI.

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI,” jelas Ketua Komisi I Meutya Hafid di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (6/11/2021).

Selain itu, Komisi I DPR RI juga memberikan persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, yang akan memasuki masa pensiun pada akhir November ini.

Selanjutnya, hasil fit and proper test dan persetujuan rapat internal Komisi I akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI yang kemungkinan digelar pada Senin (8/11/2021) pekan depan.

"Dari pimpinan mewakili keseluruhan anggota komisi I untuk kemudian dibawakan di rapat paripurna terdekat, insyaAllah saudara calon panglima untuk dimasuki ke rapat paripurna," ucap Meutya.

Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo menyatakan apresiasinya kepada Komisi I DPR RI yang telah menyetujui usulan tersebut. Menantu Hendropriyono ini menyatakan siap menjalani tahapan berikutnya.

Dalam visi misinya, Andika mengambil jargon "TNI Adalah Kita". Andika ingin masyarakat Indonesia hingga internasional melihat bahwa TNI adalah bagian dari mereka.

"Ini sebetulnya menunjukkan saya tidak ingin orang berharap terlalu tinggi [kepada TNI], karena kami dengan segala keterbatasan, kelebihan, keanekaragaman, kami ingin profesional, lebih banyak lagi. Tapi itu proses yang kami bangun," kata Andika.

Ia berjanji tak ingin TNI mengambil tugas lembaga atau kementerian lain dan tetap berpegang pada perundangan.

"Itu yang menjadi prioritas utama saya, bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kami lakukan sesuai peraturan perundangan. Jangan berlebihan, saya tidak akan mengambil sektor kementerian atau lembaga lain," ucapnya.