Signifikansi Andika bagi Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan

tirto.id - Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Menantu mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono itu akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan di DPR RI, Sabtu (6/11/2021).

Namun keputusan Jokowi memilih mantan komandan paspampres itu memantik pro kontra. Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan adalah salah satu yang mengkritik langkah Jokowi menunjuk Andika Perkasa sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Salah satu poin yang mereka sorot adalah pencarian sosok panglima yang tidak mengedepankan konflik maritim, sementara eskalasi konflik sekarang mengarah pada sektor maritim. Hal tersebut terlihat dari maraknya konflik Laut Cina Selatan, aksi perompakan di Selat Malaka yang masih terus berlangsung, pencurian ikan oleh kapal nelayan asing, hingga penyelundupan senjata untuk kelompok kriminal via jalur laut.

“Beberapa tantangan di atas adalah sedikit dari masih banyak ancaman lain yang masih harus diperkuat penanganannya di sektor maritim. Hal ini lagi-lagi harusnya sejalan dengan visi Presiden RI Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid sebagai salah satu perwakilan koalisi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).

Usman menambahkan, “Presiden RI tampaknya harus terus diremajakan ingatannya kepada visi dan komitmennya sendiri ketika berkampanye sebagai calon Presiden RI Republik Indonesia.”

Usman menyinggung Undang-Undang Pertahanan Negara sebagai acuan menyiapkan pemilihan Andika sebagai calon panglima. Menurut Usman, Pasal 3, terutama ayat 2 mengamanatkan pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia, yaitu negara kepulauan.

“Dengan kata lain, presiden harus mempertimbangkan kondisi geografis berbasis kepulauan itu untuk mengerti, untuk memahami mengapa jabatan panglima TNI perlu dirotasi. Sebab kalau dia terus didominasi oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau dari matra Angkatan Darat, maka langkah presiden yang demikian akan menghambat jalannya reformasi TNI menuju paradigma baru pertahanan negara yang berbasis negara kepulauan,” kata Usman.

Usman mengatakan TNI AD selalu dikedepankan di masa lalu karena orde baru mengedepankan pelibatan TNI dalam kehidupan sosial politik. Pelibatan tersebut mengurangi profesionalisme TNI. Oleh karena itu, amanat reformasi usai orde baru jatuh adalah pentingnya orientasi negara berbasis negara kepulauan.

“Dalam hal ini semestinya presiden mengangkat Kepala Staf Angkatan Laut sebagai pejabat panglima TNI yang baru,” kata Usman.

Koalisi masyarakat sipil menyoalkan soal langkah Jokowi yang dinilai mengabaikan pola pendekatan rotasi sesuai Pasal 13 ayat 4 UU TNI. “Mengabaikan pendekatan ini dapat memunculkan tanda tanya besar apakah Presiden RI lebih mengutamakan faktor politik kedekatan hubungan yang subyektif daripada memakai pendekatan profesional dan substantif," kata Usman.

Oleh karena itu, koalisi menuntut agar DPR melakukan seleksi secara terbuka, akuntabel, independen dan melibatkan publik. Mereka tidak ingin DPR hanya sekadar setuju dalam penunjukan Andika Perkasa sehingga proses seleksi harus serius.

“Jangan sampai ada kesan bahwa DPR RI hanya sekadar menjadi ‘juru stempel’ Presiden RI RI. Selain itu, apabila hasilnya DPR tidak menyetujui calon tersebut, maka merujuk pada Pasal 13 ayat (8) UU TNI, DPR berhak menolak dengan memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya kepada Presiden RI," tegas Usman.

Kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan

Dosen komunikasi politik Universitas Padjajaran Kunto A. Wibowo menilai, Jokowi memilih Andika karena memperhatikan geopolitik dunia, salah satunya memanfaatkan kedekatan Andika dengan Amerika, sementara pemerintahan Jokowi dekat dengan Cina. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan.

“Penggantian Panglima TNI tentu saja menjadi fokus atau jadi perhatian dari negara-negara lain yang punya kepentingan geopolitik di Natuna, entah Cina, entah Amerika Serikat bahkan koalisi Amerika Serikat juga,” kata Kunto kepada reporter Tirto, Rabu (3/11/2021).

Jika alasan demi menjaga hubungan dengan Amerika, maka hal tersebut bisa memicu pertanyaan. Sebab, kata dia, Andika hanya bertugas selama 1 tahun sebagai Panglima TNI. Ia khawatir Amerika justru akan menangkap pesan berbeda karena mereka menjadi tidak jelas di masa depan.

Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis justru melihat tidak ada dampak signifikan dengan persoalan Laut Cina Selatan. Ia meyakini bahwa pemilihan Andika murni karena faktor prerogatif Presiden Jokowi.

“Tidak ada pengaruh yang signifikan dalam konstelasi di LCS [Laut Cina Selatan], walaupun Andika dianggap dekat dengan AS. Karena itu diluar konteks keterpilihannya dia. Sehingga tidak akan mengganggu hubungan RI- Cina,” kata Beni kepada reporter Tirto, Kamis (4/11/2021).

Beni mengatakan, pemilihan Andika kali ini wajar meski undang-undang mengamanatkan pemilihan panglima semestinya pakai mekanisme rotasi. Ia mengingatkan Andika terpilih dengan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Di masa lalu pun Jokowi malah memilih darat lagi sebagai panglima padahal panglima sebelumnya dari matra darat, yakni insiden pemilihan Gatot Nurmantyo selaku KSAD sebagai pengganti Panglima TNI Moeldoko yang juga dari matra darat.

Beni melihat, tidak ada pengaruh asing dalam pemilihan Andika meski mantan Danpaspampres itu diduga punya kedekatan dengan Amerika lewat aksi TNI AD dan tentara Amerika dalam program Garuda Shield.

“Saya nggak melihat ada pengaruh AS, namun seperti sudah saya pernah katakan pemilihan panglima TNI adalah pertimbangan yang dalam dari presiden tentunya berdasarkan kapabilitas, akseptabilitas dan kontinuitas organisasi TNI," kata Beni.

Beni menilai, kasus Laut Cina Selatan bisa diselesaikan jika Indonesia hadir di daerah tersebut tanpa melihat siapa panglima. Hal itu penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

“Saya pikir untuk konteks LCS, seharusnya TNI terus meningkatkan kehadiran di kawasan Natuna Utara dengan patroli laut dan udara untuk mengawasi wilayah ZEE Indonesia dalam rangka melindungi aktivitas ekonomi masyarakat dan SDA kita,” kata Beni.

Kepentingan Proyek Strategis Nasional & Investasi

Dosen hubungan internasional sekaligus komunikasi politik di Universitas Jember M. Iqbal melihat pemilihan Andika Perkasa memang tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan politik pemerintah. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Iqbal adalah soal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), hingga kepentingan kemudahan berinvestasi.

“Pemilihan Jenderal Andika sebagai panglima yang diusulkan sudah sangat strategis dalam mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Iqbal kepada reporter Tirto, Kamis malam (4/11/2021).

Lalu kenapa dikaitkan dengan Laut Cina Selatan dan UU Cipta Kerja? Iqbal menjelaskan Laut Cina Selatan adalah daerah sentral dalam jalur perdagangan. Iqbal sebut, 10 pelabuhan besar di dunia berlokasi di Laut Cina Selatan dan 50 persen kapal tanker melintas di Laut Cina Selatan. Ia mengingatkan, pelaku bisnis besar kapal tanker dan perdagangan internasional perkapalan banyak didominasi negara Amerika, India dan Cina melintasi Laut Cina Selatan.

“Di situ ada banyak sekali keuntungan-keuntungan dari perdagangan dan pelayaran global di situ dan Laut Cina Selatan memiliki posisi yang strategis. Jika itu dipegang Yudo Margono yang dari matra laut, saya kira pertimbangan untuk mengubah visi pertahanan itu agak berbeda untuk mengamankan jalur investasi maupun proyek strategis nasional yang relevan dengan perairan dan perdagangan kapal di Laut Cina Selatan,” kata Iqbal.

Alasannya, kata Iqbal, “Bisa jadi pertahanan laut maupun darat ada di visi matra laut yang mana proyek strategis nasional yang sudah dipayungi Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya membangun di wilayah perairan, tapi justru lebih banyak investasinya di darat, sementara Jenderal Andika itu punya pengalaman yang sangat banyak dalam hal teritorial maupun pengamanan-pengamanan di matra darat.”

Iqbal melihat, permasalahan Laut Cina Selatan tidak sebatas Laut Natuna utara, tetapi juga perlu melihat daerah lain seperti Selat Lombok, Selat Manado dan pelabuhan Bitung. Di Selat Lombok, Selat Manado dan Pelabuhan Bitung tidak bisa dilepaskan dengan kaitan investasi Cina pada bisnis nikel di Sulawesi. Hal tersebut terlihat dari lonjakan TKA Cina yang masuk Indonesia diikuti dengan besaran investasi Cina ke Indonesia.

Pada poin tersebut, kata dia, Indonesia perlu panglima yang bisa mengamankan wilayah darat untuk program dalam negeri seperti pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pelaksanaan program strategis nasional (PSN) hingga kembalinya izin pertambangan ke pemerintah pusat yang rata-rata berlangsung pada 2022. Pemilihan Andika yang punya pengalaman darat akan lebih diuntungkan.

“Jika Panglima bukan Andika atau dari matra laut, saya kira pertimbangan kepresidenan tentu mungkin akan kurang bisa diharapkan maksimal untuk pengamanan program strategis nasional dan investasi. Itu terkait bagaimana lalu lintas yang ada di LCS," kata Iqbal.

Dari sudut pandang presiden, kata Iqbal, memilih Andika merupakan keputusan tepat untuk mengamankan semua potensi dari strategisnya perairan internasional dan kapal-kapal perdagangan global yang melintas di Laut Cina Selatan terkait kebijakan belt and road initiative Xi Jinping.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah menjaga hubungan dengan Amerika. Kehadiran Andika yang punya hubungan psikologis dengan AS diharapkan bisa memudahkan pemerintah Indonesia dalam diplomasi militer maupun politik dalam geopolitik Laut Cina Selatan.

Ia mengingatkan bahwa klaim nine dash line atau Sembilan garis putus-putus Cina mengganggu semangat UNCLOS dan kebebasan navigasi kapal lewat FON. Andika bisa menjadi solusi untuk diplomasi ke Amerika ketika Indonesia butuh bantuan negara Paman Sam dalam menghadapi supremasi Cina.