Koar-koar Soal Delta yang Bisa Membuat Pemprov DKI Rugi

tirto.id - “Ke depan, kalau saya jadi gubernur, akan saya jual. Tidak pantas bahwa ibukota negara dengan muslim terbesar di dunia, punya saham di perusahaan bir, buat saya itu tidak masuk akal.”

Pernyataan itu diungkapkan Sandiaga Uno saat berkampanye di Rawasari Timur, Jakarta Pusat pada 30 November 2016. Saat resmi terpilih sebagai wakil gubernur Jakarta, pernyataan itu diulang kembali dan ramai diberitakan di media.

Alasannya ingin melepas saham Pemprov DKI Jakarta di Delta, karena menurutnya produk minuman keras yang dijual Delta tak baik bagi generasi muda Jakarta.

PT Delta Djakarta adalah salah satu pemain besar dalam industri bir di Indonesia. Ia adalah produsen dan distributor dari beberapa merek bir terkenal di dunia seperti Anker, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih.

Delta didirikan pada tahun 1932 oleh perusahaan Jerman bernama Archipel Brouwerij NV. Kepemilikan PT Delta Djakarta telah berpindah tangan berkali-kali. Ketika Perang Dunia II, kendali perusahaan diserahkan ke perusahaan Belanda, lalu diteruskan ke perusahaan Jepang pada tahun 1942. Tiga tahun kemudian, Belanda kembali menguasai.

Pada 1970, perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT Delta Djakarta. Pemprov Jakarta mendapatkan jatah saham, meski bukan mayoritas. Tahun 1984 Delta mulai melantai di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Pemegang saham mayoritasnya adalah San Miguel Malaysia (L) Private Limited.

Sandi barangkali lupa kalau saat ini Delta adalah perusahaan terbuka. Janji-janji masa kampanye dan pernyataan-pernyataan yang diucapkannya untuk melepas saham jauh sebelum masa jabatannya dimulai tentu akan mengganggu pasar di bursa.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio pun sempat geram dibuat Sandi. “Tolong bilang ke dia [Sandiaga Uno], kalau mau jual jangan bilang-bilang karena itu memengaruhi pasar. Pada prinsipnya, siapapun yang punya kuasa atau pemegang saham utama itu tidak boleh membuat suatu guncangan yang memengaruhi pasar," kata Tito seperti dikutip Antara, Rabu (3/5).

Tito memaparkan, sebagai salah satu pemegang saham terbesar, Pemprov DKI Jakarta harusnya menyampaikan laporan secara resmi ke otoritas pasar modal Indonesia dengan mengirim surat dan melakukan keterbukaan informasi. Bukan dengan berkoar-koar kepada masyarakat dan media. “Jadi, tolong jangan bicara dulu, apalagi authority belum ada. Karena nanti pemegang saham publik Delta yang terpengaruh,” imbuh Tito.

Menurut para analis, apa yang dilakukan Sandi, tidaklah pantas dilakukan jika ia memang memposisikan diri sebagai pejabat yang merupakan investor dari sebuah perusahaan terbuka. Sandiaga Uno sebagai perseorangan mungkin tak akan merugi dan bisa jadi malah untung karena mendapat simpati sebagian kelompok. Tetapi, DKI Jakarta menghadapi potensi kerugian akibat ocehannya.

“Komentar-komentar Sandi ini berpotensi membuat Pemprov DKI Jakarta sebagai investor, merugi,” ujar Marolop Alfred Nainggolan, analis dari PT Koneksi Kapital.

Dia menjelaskan, porsi saham Pemprov DKI Jakarta di emiten berkode DLTA itu cukup besar, mencapai 26,25 persen. Kabar akan dilepasnya saham DKI tentu bisa membuat harga saham DLTA turun. Ketika harganya turun, dan Pemprov DKI memutuskan untuk menjual, tentu ada potensi kerugian. Apalagi, dalam bisnis minuman keras ini, Pemprov DKI adalah investor strategis.

Keberadaan pemprov merupakan nilai positif bagi DLTA. Menurut Alfred, jika pemprov angkat kaki dari posisi sebagai pemegang saham, ada nilai positif yang hilang. “Kita tahu kalau bisnis minuman keras sangat rentan terhadap regulasi-regulasi yang bisa saja dikeluarkan oleh pemerintah provinsi,” katanya. Fakta ini lah yang bisa membuat saham DLTA jatuh sehingga sebagai investor yang akan melepas sahamya, DKI Jakarta juga ikut merugi.

Harga saham DLTA memang sangat fluktuatif seiring dengan memanasnya Pilkada DKI Jakarta. Pada 30 November 2016, sebelum keluar pernyataan Pemprov DKI akan melepas saham DLTA, harga saham perusahaan tersebut berada di Rp5.100. Tren harga saham DLTA terus turun, hingga puncaknya pada awal Mei 2017 di kisaran Rp4.150 atau berarti turun 18,6 persen dalam kurun waktu 4 bulan. Harga terus meningkat dan mencapai puncaknya bersamaan dengan pilkada DKI Jakarta putaran II. Pada tanggal 19 April 2017, harga saham DLTA sudah stabil lagi di kisaran Rp5.100, dan sempat naik menjadi Rp5.125 pada 3 Mei. Sementara pada penutupan perdagangan 12 Mei, harga saham DLTA turun tajam hingga 5,42% menjadi Rp4.800.

Direktur EMCO Asset Management, Hans Kwee memprediksi, jika benar DKI Jakarta akan melepas sahamnya di DLTA, harga jual yang didapat akan terdiskon. Hal itu dikarenakan siapapun yang membeli saham Pemprov DKI tidak akan menjadi pemegang saham mayoritas.

“Bisa saja mereka menjual ke pemegang saham existing [San Miguel Malaysia], tetapi tentu mereka tidak akan mendapat harga premium karena San Miguel toh sudah mayoritas,” kata Hans.

Delta adalah perusahaan yang cukup sehat dan rutin berkontribusi lewat pembayaran dividen kepada DKI Jakarta. Tahun lalu, dividen yang diterima DKI Jakarta dari DLTA sekitar Rp40 miliar. Menurut Alfred, volatilitas saham DLTA sebelumnya tidak tinggi, sehingga ia bukan idola para investor jangka pendek. Tetapi bagi investor jangka panjang, ia cukup menguntungkan.

Berdasarkan laporan keuangan DLTA pada 2016, perseroan membukukan laba bersih Rp258 miliar atau tumbuh 33,2 persen dari tahun sebelumnya. Angka penjualannya juga naik 10,8 persen menjadi Rp775 miliar dari sebelumnya hanya Rp699 miliar.

Alfred menilai, bukan kesalahan jika DKI Jakarta memiliki saham di Delta karena secara hitung-hitungan ekonomi, ini menguntungkan, dan tidak ada aturan yang dilanggar dengan kepemilikan saham ini. “Melepas saham dari perusahaan sebagus ini menurut saya konyol,” ujar Alfred.

Keputusan melepas dan membeli saham, dengan alasan apapun adalah wewenang dan hak investor. Sandiaga Uno tentu boleh saja melakukannya. Namun, yang disayangkan kedua analis, juga Tito, sebagai pimpinan BEI adalah langkah Sandi berkoar-koar dari jauh-jauh hari yang akan mengganggu pasar dan berpotensi merugikan Pemprov DKI Jakarta itu sendiri.