Menuju konten utama

Koalisi Kedaulatan Energi Kritik Indonesia Terlibat di G20 Jepang

Anggota G20 dinilai belum punya komitmen untuk meninggalkan energi kotor lalu beralih energi bersih.

Koalisi Kedaulatan Energi Kritik Indonesia Terlibat di G20 Jepang
Petani memanen rumput laut di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/pras.

tirto.id - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Untuk Keadilan Energi mengkritisi agenda G20 Mininistrial Meeting pada 28-29 Juni 2019 di Jepang, yang memfokuskan pembahasan soal transisi energi dan lingkungan.

Sebab, negara-negara yang tergabung kelompok tersebut dinilai belum menunjukkan komitmennya untuk meninggalkan energi kotor ke energi bersih.

Manajer Kampanye Iklim Eksekutif Nasional WALHI, Yuyun Harmono, mencontohkan, Cina belum berekspansi ke energi alternatif yang rendah emisi dan karbon.

Di samping itu, negara-negara tersebut juga masih memberikan pembiayaan untuk investasi di energi batu bara di negara-negara berkembang seperti di Indonesia.

"Kita tidak percaya terhadap janji yang kemukakan tanpa mereka menunjukkan. Selain mereka belum meninggalkan energi kotor, tetapi mereka masih membiayai energi-energi kotor di negara berkembang," ucap Direktur Eksekutif WALHI, ucap Yuyun dalam diskusi di kantor WALHI Nasional, Jakarta Selatan, Senin (24/6/209).

Rencananya pertemuan tingkat menteri G20 di Kariuzawa, Jepang itu akan menyepakati Komitmen Energi G20 dalam Dokumen Lengkap Ministerial Communique, yang dibahas pada Energy Transitions Working Group (ETWG).

Dengan mengintegrasikan isu perubahan iklim, pertemuan tersebut mengangkat tema utama transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, Muhammad Reza, mengatakan, Indonesia juga perlu memikirkan kembali soal agenda demokratisasi energi. Ia justru mempertanyakan kembali urgensi transisi energi tersebut.

Sebab, kata dia, selama ini tak ada pelibatan masyarakat untuk menentukan jenis energi apa yang digunakan serta keterlibatan untuk memproduksi energi secara mandiri dalam skala rumah tangga.

"Problemnya kita tidak ada desain atau road map energi yang menjamin kedaulatan itu. Selama ini sektor energi, kan, besar-besar pemainnya. Jadi sebenarnya ini untuk siapa? Industri, lalu apakah itu bisa dikelola mandiri oleh masyarakat," ujar Reza.

Baca juga artikel terkait KTT G-20 atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Bisnis
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Zakki Amali