tirto.id - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra menyoroti uang yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.
Uang senilai Rp8 miliar berupa pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang dimasukkan dalam 400 ribu amplop tersebut diduga akan dibagikan oleh Bowo ke warga di daerah pemilihannya dalam 'serangan fajar' saat hari pencoblosan pada 17 April mendatang.
Surya menilai praktik politik uang, seperti dalam bentuk 'serangan fajar' tidak membawa manfaat untuk masyarakat.
"Menurut kami itu [politik uang] tidak memberi manfaat yang baik bagi masyarakat. Justru masyarakat itu butuh program partai, bagaimana masalah-masalah mereka, macam-macam ya, soal pengangguran, lapangan kerja, kesehatan, dan lainnya," kata Surya kepada reporter Tirto, Jumat (29/3/2019).
Surya berpendapat poltik uang masih marak bukan karena masyarakat kurang cerdas, melainkan karena mereka kurang mengetahui caleg maupun parpol mana yang harus dipilih. Mereka baru tahu bahwa si caleg mencalonkan diri setelah menerima pembagian uang.
Padahal, Surya meyakini, para caleg yang jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pencoblosan sudah menemui masyarakat untuk menyampaikan program, tidak perlu melakukan 'serangan fajar' agar terpilih.
"Mereka [masyarakat] itu mau milih karena merasa dihargai. Masalah ini karena [masyarakat] tidak kenal [caleg], [sehingga] dia mau pilih karena mau bagi-bagi duit [oleh caleg]," ujar dia.
Surya menambahkan tidak semua caleg dan partai melakukan politik uang. Sebagai partai baru, kata Surya, PSI dan calegnya tidak akan melakukan hal seperti itu.
Dia mengklaim PSI selama ini telah memberikan pendidikan politik ke masyarakat agar tak menerima uang dari kandidat, termasuk saat serangan fajar.
"Kalau pendidikan politik sudah kami berikan sejak setahun ini," ujar dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Addi M Idhom
