tirto.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memastikan program bantuan kapal ikan bagi nelayan tidak menjadi program yang mubazir, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Abdul Halim.
"Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh, hulu ke hilir, pelaks
anaan program pengadaan kapal untuk menghindari pemakaian APBN/D secara percuma dan pembebanan kepada masyarakat nelayan," kata Abdul Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (8/7/2016).
Menurut dia, belajar dari program-program serupa tahun-tahun sebelumnya, dalam pemberian bantuan kapal seperti itu ada kelompok nelayan tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan mengenai spesifikasi (jaring dan mesin) dan desain kapal.
Selain itu, permasalahan lainnya adalah adanya kapal yang diberikan berbahan fiber sehingga berisiko tidak akan bertahan di perairan yang berlumpur seperti yang terdapat di kawasan perairan Pantai Utara Jawa (Pantura).
Persoalan lainnya yang pernah ditemui adalah adanya kelompok nelayan yang menolak tawaran pengadaan kapal fiberglass 10 gross ton karena ukuran terlalu besar dan terkendala modal untuk mengoperasikannya.
Sebagaimana diwartakan, sejumlah daerah pada saat ini sedang menunggu program bantuan ribuan kapal ikan yang telah direncanakan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengutamakan bantuan alat tangkap nelayan berupa kapal nelayan, bubu, gill net, rawai dasar untuk wilayah 3T (terdepan, tertinggal dan terluar).
"Bantuan dari KKP pusat yang dialokasikan pada tahun 2016 akan diprioritaskan pada wilayah yang masuk dalam kategori 3T di NTT," kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT Ganef Wurgiyanto kepada Antara di Kupang, Kamis (16/6).
Alat penangkapan ikan nelayan yang dialokasikan dari KKP melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain kapal nelayan dengan ukuran 3 gross tonnase hingga (GT) hingga 20 GT, bubu, gill net, tramel net, rawal dasar.
Sebelumnya, nelayan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta terus menunggu kepastian turunnya bantuan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kabid Kelautan dan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kulon Progo, Prabowo Sugondo di Kulon Progo, Senin (13/6), mengatakan nelayan di sepanjang pantai di Kulon Progo sudah disurvei, hanya saja tindaklanjutnya menunggu keputusan.
Ia memperkirakan bantuan kapal akan turun pada akhir 2016, karena KKP harus melakukan tander kapal yang membutuhkan waktu lama. Tander sendiri ada proses-prosesnya, mulai dari pengadaan barang hingga dikirim ke daerah.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora
