tirto.id - Polda Papua telah melaksanakan Program Prioritas Kapolri. Untuk menunjang terlaksananya program itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri memiliki visi, misi dan strategi demi terwujudnya masyarakat Papua yang aman dan tertib serta misi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Papua.
Dalam catatan akhir tahun 2022, Polda Papua dan jajaran telah menerima dukungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Mabes Polri, untuk dipergunakan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Pada tahun ini anggaran mencapai Rp2.387.266.034.000.
“Yang terealisasi selama tahun ini sebesar Rp2.001.257.563.538, dengan persentase 83,83 persen. Adapun 2021, Polda Papua mendapat DIPA Rp1.929.427.634.000, yang terealisasi Rp1.882.218.889.336,- dengan persentase 97,71 persen,” kata Mathius di Polda Papua, Rabu, 28 Desember 2022.
Polda Papua dengan luas wilayah hukum 317.062 kilometer persegi dan jumlah penduduk 2.612.854 orang, memiliki 14.218 personel anggota Polda Papua dan polres jajaran atau meningkat 2.478 personel dari tahun sebelumnya. Dari daftar susunan personel mencapai 28.823 anggota, Polda Papua masih butuh 14.605 personel.
Peningkatan kapasitas personel Polda Papua dengan melakukan Pendidikan Pengembangan Umum, Pendidikan Pengembangan Spesialis dan pelatihan fungsi.
“Berdasarkan data Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Itwasda Polda Papua tahun 2021 sebanyak 42 pengaduan, sedangkan tahun ini ada 38 pengaduan. Sehingga pada 2022 terjadi penurunan 4 pengaduan atau 9,25 persen,” ucap Mathius.
Komplain Terbanyak Masyarakat
Pengaduan masyarakat terhadap Polri terkait tindak pidana sepanjang 2022, ialah komplain terhadap proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri. Salah satunya yakni terlalu lama proses penanganan laporan polisi oleh penyidik sehingga mengakibatkan belum adanya kepastian hukum terhadap perkara yang dilaporkan.
Tren Gangguan
Tren gangguan kamtibmas terkait kejahatan konvensional 2022 meningkat 18,46 persen atau 3.895 kasus dari tahun sebelumnya. Kasus-kasus seperti pencurian kendaraan, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pengeroyokan, penganiayaan berat dan pembunuhan.
“Sedangkan kejahatan transnasional juga meningkat 4 kasus atau 1,07 persen menjadi 376 kasus pada tahun ini, namun penurunan terjadi di kasus siber. Sementara untuk kejahatan kekayaan negara juga meningkat 9 kasus atau 13 persen, menjadi 87 kasus pada tahun ini,” terang Mathius.
Perkara Menonjol
Selama 2022, aksi kelompok pro kemerdekaan Papua menurun 16 kasus, menjadi 90 kasus. Aksi terjadi di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dalam kasus tersebut anggota TNI, Polri dan masyarakat menjadi korban. 39 orang tewas dan luka 10 orang. Sementara korban dari pihak kelompok bersenjata hanya 5 orang.
“Kelompok bersenjata masih menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi warga masyarakat, khususnya pendatang. Aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan kelompok bersenjata,” terang Mathius.
Pemerintah daerah, khususnya para bupati, SKPD dan DPRD diminta untuk tampil di depan agar masyarakat tidak merasa canggung terlibat dalam kegiatan kepolisian. Polda Papua memaksimalkan upaya pendekatan yang lebih humanis.
Operasi
Perihal operasi kepolisian, Polda Papua telah melaksanakan 11 operasi terpusat dan kewilayahan, yakni Operasi Damai Cartenz 2022, Operasi Keselamatan Cartenz 2022, Operasi Amole I 2022, Ops Ketupat Cartenz 2022, Operasi Bina Kusuma Cartenz 2022, Operasi Ketupat Cartenz 2022, Operasi Patuh Cartenz 2022, Operasi Otonom Cartenz 2022, Operasi Bina Waspada 2022, Operasi Zebra dan Operasi Lilin Cartenz 2022.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz
