tirto.id - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis malam (27/7).
Ia mengatakan, pertemuan itu tidak membicarakan rencana koalisi kedua partai menghadapi Pemilu 2019.
"Pertemuan antara Pak SBY dan Pak Prabowo hanya silaturahmi," katanya di Malang, Jawa Timur, Jumat (28/7/2017), seperti dikutip dari Antara.
Zulkifli yang juga Ketua MPR RI itu mengatakan pertemuan antara SBY dan Prabowo adalah langkah yang baik untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa.
Menurut dia, meskipun berbeda partai politik, namun SBY dan Prabowo memiliki visi politik yang relatif sama dan sedang membangun kebersamaan dalam bersikap.
"Bangsa Indonesia harus bersatu dan memiliki visi yang sama untuk dapat memilih pemimpin yang terbaik," katanya.
Selain itu, Zulkifli juga mengundang seluruh ketua umum partai politik dalam rangka doa bersama, agar seluruh bangsa Indonesia dapat bersatu dan membangun kebersamaan.
"PAN akan mengundang para ketua umum parpol, tokoh masyarakat maupun tokoh agama," katanya.
Menurut dia, apabila partai politik berbeda visi maka itu adalah hal yang biasa, tapi harus tetap membangun komunikasi.
Terkait soal koalisi antara partai menyambut Pemilu Serentak 2019, menurut dia hal itu masih jauh karena pemilu baru akan diselenggarakan pada tahun 2019.
Menurut Zulkifli, lebih baik saat ini membicarakan bagaimana mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia, dan solusinya bagaimana rakyat menjadi sejahtera.
Sebelumnya, SBY dan Prabowo menyatakan telah sepakat menjalin kerja sama untuk mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
"Sejumlah hal kami bahas dan diskusikan dalam pertemuan malam ini. Yang jelas kami bersepakat akan terus mengawal negara ini. Mengawal perjalanan bangsa Indonesia dalam kapasitas kami dari posisi kami. Agar negara ini, perjalanan bangsa ini, mengarah pada arah yang benar," kata SBY dalam konferensi pers setelah pertemuannya dengan Prabowo, di Puri Cikeas, Kamis (27/7/2017).
SBY menyatakan pengawasan tersebut dilakukan karena dirinya menganggap pemerintahan sekarang sudah melewati batas dan mulai abuse of power.
"Kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas. Sekarang cross the line, sehingga masuk yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di dunia termasuk di negeri kita manakala kekuasaan melampaui batasnya rakyat akan memberikan koreksi," kata SBY.
"Saya harus mengatakan bahwa power must not go uncheck," tegas SBY.
Adapun langkah pengawasan tersebut, menurut Presiden RI ke-6 ini, terdapat dua langkah. Pertama langkah kerjasama politik antara Gerindra dan Demokrat. Lalu, kedua gerakan moral.
"Kami juga bersepakat tadi untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama, sah. Meskipun tidak dalam bentuk koalisi. Karena kita kenal KIH dan KMP pun sudah alami pergeseran dan perubahan. Maka kami memilih tidak perlu lah harus membentuk yang dinamakan koalisi. Yang penting kita tingkatkan komunikasi dan kerjasama,” kata SBY.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
