tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengkritik rotasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI oleh Gubernur Anies Baswedan pada Juli lalu.
Menurutnya, rotasi yang belum tuntas dan menyisakan beberapa Pelaksana Tugas (Plt) tersebut, menyebabkan banyak masalah seperti buruknya perencanaan anggaran di APBD-Perubaahan (APBD-P) 2018.
Dampaknya, penyerapan anggaran semakin rendah karena realisasi program di SKPD kemungkinan berjalan tidak sesuai perencanaan.
"Karena bukan apa-apa, kalau dia merumuskan (perencanaan), tiba-tiba dilantik pejabat definitifnya bukan dia. (Kalau ada masalah), kan kena yang dilantik. Bukan, yang kena Plt ini," ujar Prasetyo di kantornya, DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).
Selain itu, kebanyakan dari pejabat SKPD yang belum dilantik juga enggan mengusulkan program dalam APBD-P 2018. Sebab, hal itu dapat berdampak pada key performance indicator (KPI) pejabat bersangkutan.
"Kan dia sebagai kuasa pengguna anggaran, kalau dia enggak terserap kan berpengaruh ke KPI. Nah ini jadi enggak usulkan program. Ini ke serapan sangat bahaya sekali," ujarnya.
Karena itu lah, kata politikus PDIP tersebut, "sering saya bilang ke Gubernur, kalau lebih cepat (lantik pejabat definitif) lebih bagus."
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yandri Daniel Damaledo
