tirto.id - Menteri Sosial yang baru, Tri Rismaharini, mengubah bentuk bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak COVID-19. Awalnya bantuan berupa sembako, kini berbentuk tunai. Bantuan langsung tunai (BLT) akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021.
Kebijakan ini dilakukan setelah bantuan barang ternyata diduga dikorup Mensos lama, Juliari Batubara.
Bansos akan diantar oleh PT Pos Indonesia langsung ke rumah penerima. Opsi lain adalah dengan mengirimkan langsung uang ke rekening penerima lewat bank Himbara. Tujuannya agar tidak memicu kerumunan karena rentan jadi tempat penyebaran virus Corona.
Namun sebelum itu terealisasi, terjadi kerumunan saat pembagian bansos. Misalnya di Kantor Pos Sekejati Jalan Soekarno Hatta Bandung pada 29 Desember 2020. Antrean padat, antar orang tidak berjarak, banyak yang sekadar pakai masker kain. Ini terekam dalam video 14 detik yang dibagikan seorang pengguna Twitter.
Bansos ini diberikan oleh Pemprov Jabar. Di tahap keempat, seperti keputusan pusat, mereka mengubah bansos sembako menjadi tunai dengan nominal Rp100 ribu. Bedanya mereka telah merealisasikannya terlebih dulu.
Kondisi serupa juga terjadi di halaman gedung belakang Kantor Pos Bandung di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Mereka berasal dari beberapa kelurahan, seperti Cigereleng, Pungkur, Ciseureuh, Cikawao, dan Sukapura.
Epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Mouhammad Bigwanto mengatakan kerumunan yang terjadi di Bandung pada Selasa lalu berpotensi menjadi klaster penularan baru. “Kerumunan apa pun akan menimbulkan risiko penularan,” kata dia kepada reporter Tirto, Rabu (30/12/2020).
Menurutnya panitia penyelenggara semestinya dapat mengantisipasi kerumunan. Toh itu buka tidak mungkin. “Kantor pos lewat kantor pusat harus menyiapkan mekanisme yang bagus di kantor-kantor cabangnya seperti yang sudah dilakukan bank selama ini: membatasi orang dalam ruangan, membuat tenda luar di luar kantor untuk ruang tunggu, pastikan semua mengikuti protokol 3M.”
Namun memang menurutnya yang paling tepat adalah membagikan bansos langsung ke tangan penerima.
Kerumunan terjadi ketika penularan COVID-19 di Indonesia tak kunjung turun. Melansir laman covid19.go.id, pada Rabu 30 Desember lalu ada tambahan harian 8.002 kasus sehingga total menjadi 735.124. Sedangkan jumlah orang yang meninggal bertambah 241 menjadi sebanyak 21.944.
Risma Perlu Evaluasi
Bagi pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, kejadian di Bandung bisa diminimalisasi jika Risma melakukan sosialisasi masif. “Bu Risma ini enggak usah banyak cakap, menurut saya action saja,” katanya kepada reporter Tirto, Rabu.
Sebelum kerumunan pembagian bansos terjadi, di Jakarta Risma tengah melakukan blusukan, kegiatan yang biasa dia lakukan saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Risma berkunjung ke kawasan Ciliwung yang berada di belakang kantor Kementerian Sosial pada Senin 28 Desember, lalu menemui sekelompok pemulung di bawah tol Gedong Panjang, Pluit, 30 Desember.
Menurut Trubus, seharusnya Risma sedikit meninggalkan kebiasaan tersebut. Blusukan juga tak tepat karena saat ini dia punya tanggung jawab penting: melakukan koordinasi untuk membenahi skema penyaluran bansos di seluruh Indonesia.
Selain mendorong Risma lebih rajin sosialisasi dan koordinasi, Trubus bilang yang tak kalah penting adalah menyiapkan skema evaluasi.
“Kalau nanti betul sudah cash, itu, kan, harus dipastikan diterima betul oleh penerima. Kemudian yang kedua, harus mempertimbangkan apakah itu efektif untuk bantu masyarakat? Jangan sampai pemerintah itu lepas tanggung jawab. Jangan sampai pemerintah itu berpikir, 'sudah transfer, sudah selesai'. Perlu evaluasi rutin, kemudian pengawasannya,” katanya.
Skema pengawasan dari dikirimnya BLT ini juga berpotensi telat sampai ke masyarakat, “Kalau telat telat ini gimana. Makanya harus ada pengawasan dan evaluasi selama program berlangsung,” terang dia.
Risma sendiri mengatakan dia telah memperbaiki data penerima--masalah yang belum selesai hingga sekarang--agar bansos lebih tepat sasaran. Data tersebut kini telah dikembalikan ke daerah untuk diverifikasi. Risma memberikan tenggat pada 1 Januari alias hari ini.
Dia juga mengatakan telah menyiapkan sistem untuk memantau penggunaan bansos. “Insya Allah bulan Februari kami sudah menyiapkan tools, alat untuk mengetahui... uang itu dibelanjakan untuk apa saja,” kata Risma usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Rio Apinino
