tirto.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shutdown (penutupan layanan pemerintah) per 1 Oktober 2025 pukul 00.01 waktu setempat. Hal ini dikarenakan Kongres gagal menyetujui anggaran baru.
Banyak layanan publik dihentikan sementara, ratusan ribu pegawai negeri tidak bekerja atau bekerja tanpa dibayar.
Ini adalah shutdown ke-15 sejak 1981, dan terjadi karena Presiden Donald Trump dan anggota Kongres dari Partai Demokrat tidak mencapai kesepakatan soal anggaran.
Kenapa Pemerintah AS Shutdown?
Gagalnya Kongres dalam menyepakati anggaran baru membuat pemerintah AS menutup pelayanan pemerintahan atau shutdown.
Upaya untuk mengakhiri shutdown gagal karena kedua pihak yakni Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama mempunyai ideologi yang kuat dan mereka tidak dapat menyepakati rancangan anggaran.
Meskipun mempunyai anggota mayoritas di Senat, Partai Republik tetap membutuhkan persetujuan dari Partai Demokrat untuk dapat meloloskan rencana anggaran.
Seperti diberitakan Reuters, Presiden Donald Trump membekukan dana sebesar $26 miliar atau sekitar Rp400 triliun yang sebenarnya dialokasikan untuk negara-negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat.
Dari $26 miliar yang dibekukan Trump, $18 miliar sebenarnya digunakan untuk proyek transportasi di New York. Sedangkan $8 miliar sisanya digunakan untuk proyek energi hijau di 16 negara bagian, termasuk California dan Illinois.
Trump menyebut jika pembekuan anggaran ini adalah suatu cara untuk menghemat anggaran. Namun banyak pengamat menilai jika langkah ini diambil Trump sebagai bentuk hukuman politik kepada lawan-lawannya di Partai Demokrat.
Selain pembekuan dana miliaran, Wakil Presiden JD Vance mengatakan jika shutdown berlarut-larut, bukan tidak mungkin jika pemerintah akan mulai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran terhadap pegawai negeri.
Vance menyebut sebanyak 300.000 orang diperkirakan akan diberhentikan pada Desember setelah saat ini sekitar 750.000 pegawai negeri dilarang untuk pergi bekerja.
Beberapa lembaga seperti Kantor Paten dan Merek Dagang AS mulai memberhentikan pegawainya. Tak hanya itu, layanan penelitian dan pengawasan keuangan juga turun dihentikan.
Apakah Pemerintah AS Shutdown Berdampak ke Indonesia?
Meski tidak secara langsung, berhentinya layanan pemerintahan AS tetap memberikan dampak bagi Indonesia dan negara-negara dunia lain. Beberapa di antaranya seperti:
1. Gejolak di Pasar Keuangan
Dengan kondisi politik AS yang tidak jelas, maka investor cenderung menghindari risiko saat ada ketidakpastian dari AS. Selain nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menguat di awal, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) juga kemungkinan akan anjlok karena investor asing mulai menarik dananya.
Harga emas diprediksi akan melambung tinggi karena dianggap aset aman (safe haven).
2. Penurunan Permintaan Ekspor
Aktivitas ekonomi AS bisa melambat akibat shutdown, yang bisa menurunkan permintaan terhadap produk ekspor dari Indonesia yang berdampak ke pelaku industri lokal.
3. Perlambatan Ekonomi
Karena AS adalah ekonomi terbesar dunia, shutdown yang berkepanjangan bisa menurunkan kepercayaan global sehingga memperlambat ekonomi dunia. Ekspor Indonesia yang bergantung pada bahan mentah bisa ikut terdampak.
4. Layanan Visa Terganggu
Layanan Visa dan imigrasi terancam dihentikan sampai shutdown berakhir. Ini tentu bukan kabar baik bagi warga Indonesia yang berencana untuk mengunjungi AS karena tidak dapat mengurus visanya.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id




























