Kenapa Hasil Sidang Isbat Berpotensi Beda dari Muhammadiyah?

tirto.id - Pemerintah berpotensi akan memulai Ramadhan di hari yang berbeda dengan Muhammadiyah. Sampai kini, Muhammadiyah sudah memutuskan puasa pertama Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu (1/3/2025). Sedangkan pemerintah masih membuka kemungkinan puasa pertama 1446 H antara Sabtu (1/3/2025) atau Minggu (2/3/2025).

Perbedaan awal Ramadhan pemerintah dengan Muhammadiyah bisa terjadi, karena kedua pihak ini menggunakan penentuan yang juga berbeda. Muhammadiyah hanya berpatokan pada hisab (perhitungan astronomi), sedangkan pemerintah menggunakan perpaduan hisab dan rukyat (pengamatan) hilal.

Oleh karenanya, Muhammadiyah bisa mengumumkan jadwal Ramadhan jauh-jauh hari sebelum puasa dimulai. Sebaliknya, keputusan pemerintah masih harus melalui Sidang Isbat yang digelar pasca pengamatan hilal pada 29 Syaban, atau tahun ini bertepatan dengan hari Jumat (28/2/2025) sore.

Jika hilal sudah terlihat, maka pemerintah akan memutuskan puasa pertama dimulai keesokan harinya, atau pada tahun ini kemungkinan paling cepat pada Sabtu (1/3/2025). Sedangkan, apabila hilal belum terlihat, puasa pemerintah dimulai pada lusa pasca Sidang Isbat, yang tahun ini bertepatan dengan Minggu (2/3/2025).

Apa Alasan Hasil Sidang Isbat Berpotensi Beda dengan Muhammadiyah?

Dilatarbelakangi perbedaan metode, sangat mungkin awal puasa pemerintah dan Muhammadiyah akan berbeda di Ramadhan 1446 H/2025. Bahkan, sekalipun hisab pemerintah dan Muhammadiyah cukup identik.

Berdasarkan hisab Kementerian Agama (Kemenag) RI, pada Jumat (28/2) sore nanti ketinggian hilal di Indonesia berada di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’. Sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’. Lalu, ijtimak terjadi pada Jumat (28/2/2025) sekitar pukul 07.44 WIB.

Namun ada kriteria cukup sulit bagi pemerintah untuk segera memulai puasa. Pasalnya, pemerintah berpatokan pada Kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Ketetapan Kriteria MABIMS itu membuat kriteria hilal harus lebih tinggi.

Kriteria MABIMS ialah hilal harus berada di atas 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, untuk bisa memulai bulan-Hijriah baru. Kriteria MABIMS itu ternyata cukup tipis dengan perkiraan melalui hisab Kemenag. Jika di lapangan kriteria itu tidak terpenuhi sedikit saja, hilal bisa diputuskan belum muncul.

Perkiraan belum munculnya hilal juga diperkuat dengan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait perhitungan astronomis dan perkiraan hilal pada Jumat (28/2/2025).

Dari data BMKG disebutkan, bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia tidak sama. Di wilayah Sabang, Aceh, ketinggian hilal berada pada 4.69 derajat (sudah memenuhi MABIMS). Sebaliknya di Merauke, Papua, ketinggian hilal pada hari yang sama hanya 3.02 derajat (berbeda tipis dengan syarat minimum MABIMS).

Pun demikian dengan elongasi. Menurut perkiraan BMKG, elongasi di Banda Aceh ialah 6,4 derajat (memenuhi syarat minimum MABIMS). Sebaliknya, elongasi di Waris, Papua hanya berkisar 4,78 derajat (kurang dari kriteria MABIMS).

Pemerintah di Sidang Isbat, Jumat (28/2) petang, tentunya akan mempertimbangkan pengamatan dari berbagai wilayah Indonesia. Sementara, Kemenag dan pihak terkait menyiapkan 125 titik pantau tahun ini yang tesebar di seluruh wilayah Indonesia.

Faktor lain yang membuat hilal tidak bisa dilihat pada Jumat (28/2) ialah karena cuaca. Jika saja hilal tidak terlihat, maka pemerintah akan memutuskan untuk melakukan istikmal Syaban, atau menggenapkan Syaban menjadi 30 hari, serta memulai puasa pada Minggu (2/3).

Tidak saja berbeda dengan Muhammadiyah, pihak pemerintah juga berpotensi memulai puasa berbeda dengan negara lain yang bahkan menggunakan metode sama. Termasuk, dengan Arab Saudi.

Meski sama-sama berpatokan pada rukyat, perbedaan itu terjadi juga karena faktor geografis. Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin, menjelaskan bahwa potensi hilal berpotensi terlihat lebih besar di belahan bumi barat. Sedangkan, posisi Indonesia berada di tenggara Arab Saudi.

"Prinsipnya semakin ke barat, negara-negara yang lebih barat itu lebih bisa melihat posisi bulan yang lebih tinggi dan jarak bulan yang lebih jauh dari posisi matahari," kata Thomas dikutip dari Antara, Selasa (25/2).

Hal itu sebut Thomas, menjadi sesuatu yang wajar. Oleh karenanya, ia berharap masyarakat dapat menerima perbedaan yang bisa terjadi mengenai awal Ramadhan 1446 H.

"Jadi sebenarnya wajar ketika di Arab Saudi itu sudah terlihat hilal, padahal di Indonesia belum (terlihat), itu wajar," ujarnya.