tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan siap mendorong pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat di Papua Barat.
Salah satunya adalah melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar sekitar 1.212 unit rumah tidak layak huni masyarakat di sembilan Kabupaten dan satu Kota.
“Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat,” tutur Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Program BSPS menurut Iwan, merupakan sebuah wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat agar mereka bisa menghuni rumah yang layak. Dalam hal ini, pemerintah menyalurkan dana stimulan untuk meningkatkan kualitas rumahnyadengan membentuk kelompok masyarakat serta mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ridwan Dibya Sudharta menerangkan, pada 2023 ini program BSPS di Papua Barat akan menyasar sebanyak 1.212 unit. Penyaluran program BSPS akan dilaksanakan tersebar di sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat.
Lokasi penyalurannya antara lain di Kota Sorong (236 unit), Kabupaten Manokwari (88 unit), Kabupaten Sorong (45 unit), Kabupaten Sorong Selatan (108 unit), Kabupaten Teluk Wondama (43 unit).
Kemudian di Kabupaten Manokwari Selatan (48 unit), Kabupaten Pegunungan Arfak (50 unit), Kabupaten Teluk Bintuni (23 unit). Selanjutnya Kabupaten Fak-fak (80 unit) dan Kabupaten Raja Ampat (50 unit).
“Jumlah dana BSPS yang dialurkan mulai dari Rp 23,5 juta hingga Rp 40 juta tergantung wilayahnya. Kami harap melalui program BSPS ini rumah tidak layak huni di Papua Barat bisa berkurang,” jelasnya.
Sementara itu, PUPR juga akan mempercepat proses pembangunan hunian tetap (Huntap) tahap 2A pasca bencana Sulawesi Tengah yang saat ini progresnya sudah hampir selesai.
Pembangunan Huntap tersebut dilaksanakan dengan menggunakan teknologi rumah tahan gempa (RTG) Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dan nantinya akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung sehingga bisa menjadi hunian nyaman bagi masyarakat.
"Kami terus berupaya mempercepat proses pembangunan Huntap Tahap 2A Pasca Bencana Sulteng. Kami juga menugaskan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pembangunan Huntap tersebut," ungkapnya.
Pembangunan Huntap ini menurut Iwan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Dalam hal ini pihaknya juga ikut bertanggung jawab atas penyediaan hunian agar masyarakat bisa segera menempati hunian yang layak dan memiliki konstruksi bangunan yang aman serta berkualitas.
"Percepatan pembangunan Huntap bukan hanya proyek semata tapi juga bagian dari operasi kemanusiaan agar masyarakat terdampak bisa segera pindah dan menempati hunian yang layak,"ujarnya.
Saat ini, satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah menyelesaikan proses pembangunan Huntap Tahap 2A Pasca Bencana Sulteng sebanyak 71 unit rumah di Desa Wani, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala. Seluruh unit Huntap dibangun menggunakan teknologi RTG Risha.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
