Kemenperin Klaim Sudah Tidak Ada Lagi Impor Cangkul

Kemenperin menyebut impor cangkul sudah berhenti sejak 2017.

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 7 Nov 2019 15:20 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Seorang pedagang merapikan gagang cangkul dagangan di salah satu kios di Pasar Kliwon Temanggung, Jateng Rabu (2/11). Pedagang cangkul mengaku tidak terpengaruh dengan masuknya cangkul impor dari Tiongkok, meski harga cangkul impor lebih murah namun kualitas cangkul lokal jauh lebih baik. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/kye/16

tirto.id - Direktur Jenderal Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih menyebut Indonesia sudah tak lagi mengimpor cangkul sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, impor cangkul sudah dihentikan sejak Presiden Jokowi menyinggung hal tersebut pada tahun 2017.

"Sebenarnya dari tahun waktu itu pak Jokowi sudah tahan impor. Kami Kemenperin enggak pernah memberikan rekomendasi untuk impor cangkul," katanya kepada Tirto, Kamis (7/11/2019).

Kemenperin juga telah bekerjasama dengan beberapa retail, seperti PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, Sarinah sampai Boma [PT Boma Bisma Indra].

"Sarinah nerima order industri kecil menengah (IKM), kemudian PPI salurkan ke Borma, Borma kemudian bikin 75 persen setengah jadi, terus nanti IKM ambil dari Boma, kemudian IKM selesaikan 100 persen. Tapi enggak boleh lagi adanya impor, sudah ditutup waktu itu," terangnya.

Impor cangkul di Indonesia kembali ramai setelah Presiden Joko Widodo menyinggungnya dalam rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kemarin (6/11/2019).

Ia membenarkan bahwa sebelumnya Indonesia pernah melakukan impor cangkul. Bahkan hampir 60 persen kebutuhan cangkul RI dimpor dari luar negeri. Kebutuhannya bermacam-macam, kata Gati. Mulai dari pacul untuk kebutuhan konstruksi sampai pertanian. "Rata-rata semua impor, hampir 60 persen impor," kata dia.

Impor banyak dipilih pengusaha karena harganya kerap kali lebih murah dibandingkan harga cangkul yang diproduksi di dalam negeri.

"Kalau impor itu, lebih murah. Lebih cepat. Pedagang murah 5 perak aja ibaratnya lumayan. Saya rasa sih enggak mungkin cuma sekitar 10 persen murahnya," terang dia.

Gati menjelaskan, langkah pemerintah untuk menekan cangkul impor antara lain dengan meresmikan pembuatan bahan baku cangkul di PT Indobaja. Nantinya Indobaja akan merangkai cangkul sampai terbentuk 75 persen. Kemudian akan diselesaikan 100 persen oleh koperasi di Jawa Timur.

"Ada dua, di Sidoarjo sama di Probolinggo. Koperasi di sana, pembuat cangkul. Mereka ngambil dari Indobaja ini diselesaikanlah sama si koperasi tersebut. Saya menyaksikan penandatanganan kerjasama, IKM Sidoarjo dan pasuruan, selain di sana juga ada di Jawa Barat," terangnya.