tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan roadshow atau keliling untuk mensosialisasikan Program Work From Bali (WFB) bersama perwakilan Pemprov Bali dan asosiasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Bali pada 2-4 Juni 2021.
Sosialisasi WFB dilakukan secara daring dan luring ke kantor tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) di bawah koordinasi Kemenko Marves, BUMN, serta perusahaan startup digital yang berlokasi di Jakarta.
"Roadshow ini dilakukan agar teman-teman dari Pemprov Bali serta para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Bali mendapat kesempatan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan Work From Bali secara lebih terperinci," kata Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Hermin Esti Setyowati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/6/2021).
Melalui roadshow WFB, diharapkan tercipta ruang dialog antara Pemprov Bali dan jajaran pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif selaku penyelenggara dengan K/L serta BUMN dan perusahaan startup sebagai target program tersebut.
"Pertanyaan-pertanyaan seputar mekanisme, hingga penerapan protokol kesehatan dapat tersampaikan dan terjawab dalam kegiatan roadshow ini," kata Hermin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa mengapresiasi Program WFB yang diinisiasi oleh Kemenko Marves sebagai tindakan afirmatif terhadap keterpurukan perekonomian Bali akibat pandemi COVID-19.
"Selama roadshow ini, kami memperoleh kesan yang sangat positif dan sangat didukung oleh K/L serta BUMN. Semoga setelah dapat berjalan nanti, kegiatan WFB akan bermanfaat dalam memulihkan optimisme pelaku, sekaligus menjadi wujud kehadiran pemerintah di tengah kesulitan masyarakat," kata Putu Astawa.
Dinilai Tak Efektif
Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai program kerja dari Bali yang digalakkan pemerintah tidak akan berdampak banyak bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, penurunan tajam wisatawan jelas tidak bisa digantikan lewat para PNS yang bekerja dan mungkin menggelar rapat-rapat di hotel Bali.
"Kalau mau Bali pulih kuncinya pada pengendalian COVID-19 dan pemulihan mobilitas. Bagaimana turis asing datang kalau rate vaksinasi untuk dua dosis masih di bawah 5% dari target nasional?" kata Bhima kepada reporter Tirto, Selasa (25/5/2021).
Ketimbang memobilisasi para PNS ke Bali yang tak efektif, menurutnya pemerintah sebaiknya mengalokasikan uang yang tersedia untuk menyubisidi sektor pariwisata.
Saat ini dana hibah pariwisata sebesar Rp3,7 T atau 0,5 persen dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), padahal menurutnya yang ideal mencapai 10 persen. Selain itu menurutnya kebijakan ini juga tidak sejalan dengan gagasan pemangkasan perjalanan dinas--yang dialokasikan untuk penanganan pandemi.
Pada kuartal I 2021, realisasi perjalanan dinas turun dari Rp4,9T menjadi Rp3,1T. Angka tersebut masih cukup besar dan Bhima menilai pemerintah gagal dalam memangkas anggaran.
"Pemerintah masih kesulitan untuk mengatur defisit APBN yang lebar sehingga perjalanan dinas selayaknya dipangkas. Dari struktur belanja perjalanan dinas juga terdapat alokasi untuk uang saku bagi ASN," katanya.
