tirto.id - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata memastikan, penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras hingga telur ayam mulai disalurkan pada Maret ini. Dia menuturkan stok beras sudah tersedia di Perum Bulog.
"Diharapkannya Maret (disalurkan), kalau berasnya kan sudah ada di Bulog," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, dikutip Rabu (8/3/2023).
Isa menjelaskan saat ini pemerintah masih terus mempersiapkan pelaksanaan program ini. Mulai dari mekanisme penyaluran bantuan tersebut hingga menetapkan data untuk penerima bansos tersebut.
Berdasarkan data Kemensos pada tahun lalu, terdapat 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak mendapatkan bansos. Walaupun begitu, dia menuturkan data tersebut bisa berubah, sebab pemerintah sudah mendapatkan data terbaru terkait KPM.
"Pelaksanaannya masih kita diskusikan karena kalau dari rapatnya sendiri, kelihatannya mau langsung dari Bulog yang mendistribusikan, enggak lewat Kemensos. Tapi untuk daftar penerimanya, saya perkirakan ya yang punya daftar Kemensos. Ini masih kita diskusikan eksekusinya itu seperti apa," paparnya.
Terkait anggaran, Isa mengaku tidak ada kendala meski bansos jelang Ramadan ini merupakan program baru. Lantaran, program bansos ini telah disetujui pula oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Anggarannya biasanya enggak jadi hambatan, karena biasanya Bulog itu melaksanakan dulu kemudian mengklaim belakangan. Jadi berasnya juga sudah ada di Bulog, kalau mau disalurkan, bisa disalurkan dulu," tutur Isa.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan beras dan telur ayam akan diberikan untuk tiga bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai.
"Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataannya, dikutip Senin (6/3/2023).
Airlangga menuturkan ketika memasuki periode bulan Ramadan dan Idulfitri 2023 polanya akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi tersebut.
“Pertama, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi," katanya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
