Menuju konten utama

Kemendikbud Terapkan Program Keterampilan Siap Kerja di 200 SMA

Program SMA siap kerja ini bukan bersifat wajib, bukan 

Kemendikbud Terapkan Program Keterampilan Siap Kerja di 200 SMA
(Ilustrasi) Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (belakang), meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sesi II di SMAN 21, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (10/4). ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/ama/17

tirto.id - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Hamid Muhammad memastikan, program peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) siap kerja akan mulai diterapkan di beberapa sekolah.

"Ini masih rintisan di 200-an sekolah," ujarnya usai Pembukaan Rangkaian Acara Hardiknas 2019 di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Menurut Hamid, program tersebut penting untuk direalisasikan, karena tidak semua peserta didik SMA melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Oleh sebab itu, wacana ini hadir untuk memberikan kesiapan agar peserta didik lebih percaya diri di dunia kerja.

Hamid mengatakan, program pembekalan itu akan dilakukan ketika siswa SMA berada di kelas 2. Namun, program ini bersifat pelajaran tambahan.

"Jadi anak-anak SMA mulai kelas dua itu, yang sudah estimasinya tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, kita sarankan pakai track yang vokasi," ujarnya.

Hanya saja, kata dia, program ini bukan bersifat wajib, tetapi merupakan pilihan saja. "Karena SMA kan ditujukan untuk melanjutkan [ke jenjang pendidikan berikutnya]. Bagi mereka yang betul-betul tidak akan melanjutkan, kita siapkan program keterampilan sesuai dengan yang ada di SMK," pungkasnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menambahkan, perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk bisa beriringan bekerja sama dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, sesuai dengan UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, semua anggaran dan kewenangan pendidikan sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah setingkat provinsi atau kabupaten kota.

"Karena itu tugas dari pemerintah pusat agar memastikan bagaimana anggaran dan berbagai macam kegiatan yang sudah diatur betul-betul dilaksanakan di daerah," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait SEKOLAH VOKASI atau tulisan lainnya dari Alfian Putra Abdi

tirto.id - Pendidikan
Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Alexander Haryanto