tirto.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyiapkan pelaksanaan Ujian Nasional 2018. Meskipun kewenangan ujian nasional berbasis kompetensi (UNBK) berada di tangan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Staf Ahli Kemendikbud Ananto Kusuma Seta memperkirakan ada sejumlah perubahan dalam pelaksanaan UN 2018.
"Feeling saya yang diperbaiki, satu perluasan UNBK-nya. Berbasis komputernya semakin diperluas," ujar Ananto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Selain basis komputer, mereka akan menekan kebocoran soal ujian dalam pelaksanaan UN. Pemerintah akan memberikan pengawasan lebih ketat kepada guru kepala sekolah, kepala dinas, dan bupati untuk tidak bermain-main dalam soal ujian. Tidak sedikit temuan bahwa jual beli jawaban soal ujian dilakukan oknum guru.
"Soalnya belum anu (dibagikan), jawabannya sudah beredar. Ternyata pelakunya sekolah itu sendiri. Kenapa kepsek melakukan? Karena takut oleh bupatinya," kata Ananto.
Ananto mengatakan, pemerintah memiliki target untuk meningkatkan nilai integritas ujian nasional hingga di atas 70 persen. Pada tahun lalu, indeks integritas berada pada angka sekitar 70-an. Saat ini nilai integritas di lingkungan SMP berada pada poin 63 sementara SMA/ SMK berada di kisaran 70.
Selain itu, Kemendikbud ingin daerah dengan nilai integritas rendah atau istilah daerah merah menjadi kuning dan hijau. Namun, untuk info lebih detail tentang UNBK 2017, ia menyarankan untuk melihat konferensi pers lebih lanjut tentang UN pekan ini.
"Nanti sekitar tanggal 12 akan ada prescon. Kayaknya tanggal 12," kata Ananto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
