tirto.id - Impor menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah melakukan impor untuk menstabilkan harga dan memberikan ketersediaan barang kebutuhan.
Menurut Asisten Deputi Moneter Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian Edi P. Pambudi, pemerintah perlu hati-hati soal kebijakan impor, jangan sampai malah merugikan pasokan di dalam negeri.
"Dan itu ada ukuran karena impor itu jangan sampai mencederai pasokan yang ada di dalam negeri," kata dia di Bank Indonesia Jakarta pada Selasa (5/6/2018).
Salah satu cara agar kebijakan impor tepat sasaran, adalah data yang komprehensif dan valid dari tiap-tiap pasokan di daerah.
"Jangan sampai nanti kemudian datanya tidak akurat, akhirnya impornya terburu-buru. Kalau impor terburu-buru, maka penyediaannya juga sulit. Atau yang seharusnya tidak perlu impor, tapi diharuskan untuk impor," jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah memiliki tugas untuk menginformasikan data ketersediaan pasokan dan kebutuhan secara riil. Kesalahan data dapat merusak keseimbangan harga di pasaran.
"Semua informasi data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah dengan tujuan memastikan kebijakan impor ini jangan sampai salah, karena jangan sampai merusak harga," ungkapnya.
Data riil, kata Edi, perlu diinformasikan hingga kalangan masyarakat luas agar tidak menimbul spekulasi dan multitafsir dari para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum.
"Karena kalau kemudian informasi tidak mengalir dengan baik otomatis pasar akan menafsirkan harga masing-masing, sehingga timbul upaya untuk menaikkan harga, mengganggu pengendalian inflasi. Jadi, pemerintah perlu terus sampaikan kita cukup cadangan stok secara riil. Kalau memang kita tidak perlu impor ya tidak dilakukan, kalau perlu impor ya lakukan," ujarnya.
Sasaran inflasi pada 2018 ini berkisar 3,5 plus minus 1 persen. Menurut Edi, penting bagi pemerintah untuk menjaga inflasi yang berjalan berada dalam batas aman, tidak melebih batas inflasi hingga akhir tahun.
"Menargetkan inflasi masuk dalam range itu tidak mudah. Kami harus berbagi tugas dengan berbagai pihak," ucapnya.
Selama tahun ini pemerintah telah melakukan beberapa impor bahan kebutuhan pokok (komponen inflasi volatile food), seperti beras sebanyak 1 juta ton dan daging kerbau 100 ribu ton untuk keamanan pasokan selama Ramadan dan Lebaran.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Dipna Videlia Putsanra
