tirto.id - Sekitar November 1907 Wahidin Soedirohoesodo tengah dalam perjalanan mengampanyekan programnya di bidang pendidikan. Ia menginginkan anak-anak pribumi yang berasal dari keluarga priayi rendah seperti dirinya bisa mendapatkan pendidikan Barat yang layak. Untuk itu Wahidin menuntut agar pemerintah kolonial mau memberikan beasiswa kepada mereka yang pintar.
Tanggapan dingin masyarakat Jawa membuat Wahidin semakin tidak sabar. Maklum, bersekolah dengan ongkos orang lain pada masa itu belum menjadi hal yang wajar, bahkan tidak jarang dianggap memalukan. Demi mengubah persepsi itu, Wahidin rela keluar dari jabatan ketua redaksi surat kabar Retnodhoemilah dan mulai serius berkeliling ke penjuru Jawa menemui para sesepuh dan bupati yang berpengaruh. Dalam kampanyenya, dia didampingi Ario Noto Dirdjo, putra Pakualam V.
Seperti yang dikisahkan Akira Nagazumi dalam Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918 (1989: 53), perjalanan itu membawa Wahidin ke School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Batavia. Sebagai salah satu alumnus di sekolah dokter Jawa itu, Wahidin sudah tentu tidak merasa asing. Sebelum bekerja sebagai pegawai kesehatan dan redaktur surat kabar di Yogyakarta, Wahidin juga sempat menjadi asisten pengajar selama beberapa tahun.
Wahidin sebenarnya hanya bermaksud beramah-tamah sambil beristirahat melepas penat sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi dua orang murid STOVIA bernama Soetomo dan Soeradji tiba-tiba memutuskan mengundang Wahidin untuk menghadiri diskusi tertutup. Mereka tertarik mendengarkan cita-cita dan gagasan pensiunan dokter berusia 51 itu.
Menurut Nagazumi, pertemuan dengan Wahidin menimbulkan dampak yang besar bagi Soetomo. Setelah larut dalam diskusi, Soetomo mulai dirasuki gagasan-gagasan Wahidin tentang “perkembangan yang harmonis,” yakni usaha mempertahankan ketaatan kepada budaya tradisional sambil menyesuaikan diri dengan politik kolonial agar tercipta kesejahteraan sosial bagi pribumi. Dari sana, Soetomo mulai bertekad mendirikan perkumpulan pemuda demi mengangkat ideologi itu.
Selang beberapa bulan kemudian, Soetomo bersama sembilan teman sekolahnya di STOVIA berhasil mendirikan perkumpulan bernama Boedi Oetomo (BO). Organisasi pribumi yang dianggap sebagai titik mula Kebangkitan Nasional itu diresmikan pada 20 Mei 1908, tepat hari ini 112 tahun silam. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Mempersatukan Bangsa Jawa
Berdasarkan catatan yang dikumpulkan Nagazumi menjadi jelas bahwa BO pada dasarnya didirikan di bawah filosofi dan kebudayaan Jawa dengan mengikuti garis-garis Barat. Masih di buku yang sama, ia memaparkan dominasi orang Jawa dalam daftar siswa STOVIA yang berpartisipasi dalam kegiatan pembentukan organisasi. Orang-orang Jawa ini umumnya tidak memiliki toleransi yang sama dengan suku lainnya di dunia pergerakan.
“Kebanggaan orang Jawa terhadap keunggulan budaya mereka sendiri atas golongan-golongan etnis lainnya di Hindia begitu meluas, sehingga tidaklah mengherankan apabila siswa-siswa Jawa di STOVIA merasa ragu mengundang siswa-siswa non-Jawa agar ikut serta dalam gerakan mereka,” tulis Nagazumi.
Menurut Nagazumi, perkumpulan kaum terpelajar pada periode itu lebih banyak berdiri di bawah rasa persaudaraan. Di Yogyakarta bahkan kaum terpelajar sudah pernah mencoba mempersatukan diri ke dalam perkumpulan serupa bernama Mardiwara. Perkumpulan semacam ini timbul dari rasa persatuan untuk menghadapi iklim politik negara kolonial yang rasialis dan penuh hak-hak istimewa bagi kalangan tertentu.
Soetomo lebih kerap mengampanyekan gagasan mendirikan BO dari dalam asrama mahasiswa yang banyak dihuni orang-orang Jawa. Sesekali ia berkeliling dari satu kelas ke kelas lainnya mencari dukungan dari para siswa lain. Saat itu setidaknya sudah ada lebih dari 150 pemuda pribumi yang bersekolah di STOVIA. Sekitar 100 orang di antaranya berasal dari keluarga priayi Jawa atau anak saudagar, sementara sisanya berasal dari Sumatra dan wilayah Indonesia timur.
Boedi Oetomo merupakan nama yang diusulkan Soeradji, kawan sekelas Soetomo yang juga menghadiri pertemuan dengan Wahidin. Imam Supardi dalam Dr. Soetomo: Riwayat Hidup dan Perjuangannya (1951: 28) memaparkan panjang lebar bahwa nama itu terbersit di benak Soeradji ketika menyaksikan Wahidin berpamitan untuk meneruskan perjalanannya ke Banten. Dalam suasana itu, Soetomo dengan mata berbinar memuji tekad seniornya itu sebagai sebuah “budi utomo”.
“Ini adalah suatu perbuatan baik dan menunjukkan perilaku yang mulia,” kata Soetomo dalam bahasa Jawa kromo inggil.
Akira Nagazumi dalam bukunya tidak kalah panjang memaparkan asal usul nama Boedi Oetomo. Menurutnya, kata “budi” sangat penting bagi orang Jawa. Pengertian tentang budi memiliki kaitan erat dengan paham mengenai kesejahteraan masyarakat. Lantaran akar filosofi Jawa yang begitu kuat, batasan etnis dan geografis kelompok ini sangat sulit keluar dari ranah budaya Jawa.
Nasionalisme Kaum Priayi
Tidak butuh waktu lama sampai BO dipandang sebagai salah satu dampak keberhasilan politik etis di tanah Jawa. Tidak seperti organisasi pribumi lainnya yang memilih jalur radikal, BO yang moderat-progresif tidak mendapat suatu kesulitan apapun sejak didirikan. Belum genap satu tahun berdiri, perkumpulan ini sudah mendapat pengakuan dari Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz dan berhak berdiri di hadapan pengadilan Hindia Belanda dalam kedudukan yang sama dengan seorang sipil Eropa.
Sebelumnya, pada Oktober 1908, BO sempat menggelar kongres nasional pertama di Yogyakarta. Kendati bertajuk nasional, kongres tersebut pada dasarnya lebih banyak dihadiri golongan priayi Jawa dan kelompok terpelajar lainnya yang berasal dari Jawa. Abdurrachman Surjomihardjo dalam Budi Utomo Cabang Betawi (1980: 43) mencatat ada sekitar 400 orang dari berbagai golongan yang hadir dalam kongres tersebut.
Kongres BO menjadi media para kaum terpelajar STOVIA yang mayoritas berasal dari golongan priayi rendah dalam memperluas jaringan politik mereka. Soetomo dalam kenang-kenangannya yang dikumpulkan Surjomihardjo menyebut bahwa dirinya berhasil menjalin hubungan dekat dengan Bupati Jepara dan Bupati Serang. Goenawan Mangoenkoesoemo, kawan Soetomo di STOVIA, bahkan berhasil meyakinkan Bupati Karanganyar R.A.A. Tirtokusumo agar bersedia ditunjuk menjadi ketua BO pertama sesudah kongres.
Menurut Surjomihardjo, para pengurus BO ternyata juga sempat mengundang para putri Jepara yang tidak lain merupakan adik-adik mendiang Kartini. Sayangnya, baik Roekmini, Kartinah, maupun Soematri agaknya kurang tertarik bergabung dalam suatu gerakan yang lebih besar. Sebagai gantinya mereka menerbitkan sebuah tulisan berjudul “Jawa Maju” dalam surat kabar De Locomotief untuk mendukung pembentukan perkumpulan yang dapat mengangkat derajat bangsa.
Maka demikianlah, BO yang lahir dari gedung asrama mahasiswa STOVIA akhirnya lebih banyak mendiskusikan persoalan nasionalisme priayi Jawa dan persoalan adat kolot mereka. Seperti dipaparkan Robert van Niel dalam Munculnya Elit Modern Indonesia (1984: 81), STOVIA memang didirikan pemerintah kolonial untuk memberikan pendidikan lanjutan cara Barat kepada anak-anak priayi rendah.
Priayi rendah, menurut van Niel, adalah kelompok yang paling sering tersisih dalam struktur pemerintahan tradisional Jawa. Meski posisi mereka semakin tinggi dibandingkan sebelum abad ke-20, ada kalanya anak-anak dari keluarga ini tidak mampu bersaing dengan hak-hak istimewa yang dimiliki priayi tinggi seperti halnya keluarga bupati.
Usaha untuk memajukan kesejahteraan anak-anak priayi rendah tersebut tercermin dalam anggaran dasar BO yang disahkan dalam kongres. Tapi, menurut Merle Calvin Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004 (2005: 346), pencapaian yang patut dirayakan itu lambat laun malah menimbulkan kecemburuan di lingkungan elite birokrasi Jawa.
Tidak sedikit bupati senior yang memandang rendah asal-usul para anggota BO karena dianggap dapat mengancam hak istimewa mereka. Kecemasan para bupati semakin bertambah ketika pemerintah kolonial membentuk Volksraad, parlemen semu negara kolonial, pada 1918. Volksraad memberi kesempatan lebih besar kepada anggota BO untuk terlibat dalam pusaran politik Hindia Belanda. Para perwakilan BO di lembaga itu bahkan sempat mengampanyekan pembentukan pemerintahan parlementer.
“Elite birokrasi Jawa terlalu cemas akan karier mereka dan begitu terpecah-pecah karena adanya perbedaan sosial antara yang satu dengan yang lainnya dan rakyat sehingga tidak mampu memainkan peran yang dinamis,” papar Ricklefs.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
