Siasat Jokowi Dongkrak Harga Karet yang Terus Anjlok

tirto.id - “Kalau di tempat saya itu harganya cuma Rp6.000 pak. Ya tolong dinaikkan pak,” kata Bambang Wahyudi (69 tahun), seorang petani karet asal Ogan Komering Ulu, Palembang, seperti diberitakan Antara, 25 November 2018.

Keluhan itu diutarakan Bambang mewakili rekan-rekannya sesama petani kepada Presiden Joko Widodo saat acara penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang.

Jatuhnya harga karet hingga mencapai Rp6.000 per kilogram membuat petani kesusahan. Berdasarkan data Index Mundi, pergerakan harga karet di Asia kini mencapai 1,43 dolas AS per kilogram. Sama buruknya dengan Oktober lalu sekaligus berada pada titik terendah sejak mencapai angka tertingginya pada Maret lalu senilai 1,76 dolar AS per kilogram.

“Tidak hanya Indonesia yang kena masalah ini. Semua negara penghasil sawit [seperti] Thailand kena semua. Karet juga sama, belakangan harganya turun. Itu komoditas global. Harga kita enggak mungkin bisa ikut campur,” kata Jokowi membalas keluhan petani.

Namun demikian, Jokowi memastikan dia tidak akan tinggal diam. Salah satu caranya adalah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar ikut membeli karet dari rakyat.

Bagaimana realisasinya?

Kepala Biro Komunikasi Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan lembaganya akan membeli karet dari koperasi petani dengan harga Rp7.500 per kilogram. Karet yang dibeli pemerintah nantinya akan digunakan sebagai bahan campuran aspal bagi proyek reservasi atau peningkatan kualitas jalan.

Hanya saja, kata Endra, rencana pembelian itu baru akan dimulai dari daerah penghasil karet dalam jumlah besar terlebih dahulu. Hingga kini, Kementerian PUPR menetapkan Sumatera Selatan sebagai daerah pertama yang akan menerima manfaat program tersebut.

“Itu kan prinsipnya karet dari koperasi dipakai untuk campuran aspal. Itu tidak semua provinsi. Hanya untuk daerah yang ada perkebunan karet,” kata Endra saat dikonfirmasi reporter Tirto, Selasa (27/11/2018).

Proyek jalan di Sumatera Selatan itu rencananya akan merentang sepanjang 125 kilometer dengan panjang efektif aspal karet yang digunakan 11 kilometer dari total 125 kilometer. Titik pembangunan itu melintang sepanjang Muara Beliti, Tebing Tinggi, dan Lahat.

Rentang waktu proyek akan berlangsung dari Desember 2018 hingga Desember 2019. Anggaran yang dihabiskan mencapai Rp30,55 miliar.

Realisasi itu, kata Endra, akan berlanjut hingga daerah lain seperti Sumatera Utara dan Pekanbaru. Sayangnya, Endra belum dapat memastikan target waktu maupun wilayah lain yang akan menjadi sasaran kebijakan itu.

Menurut Endra, untuk proyek jalan di Sumatera Selatan, Kementerian PUPR hingga kini masih menghitung harga ekonomis aspal karet yang akan digunakan, sebab harus disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Harganya, kan, harus dilihat. Kami juga harus liat kebutuhan dan kesesuaian lokasinya,” kata Endra.

Peneliti cum dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso mengapresiasi kebijakan ini. Ini menunjukkan adanya upaya melindungi harga di tingkat petani.

Menurut Dwi, selama ini pemerintah cenderung bergerak dengan memberikan subsidi seperti untuk pupuk. Masalahnya, ia meragukan kebijakan itu dirasakan manfaatnya dengan maksimal oleh para petani.

“Saya setuju dengan cara itu [membeli langsung]. Semua subsidi macam-macam itu dialihkan saja untuk mengendalikan tingkat harga,” kata Dwi.

Respons Gapkindo

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Erwin Tunas belum mau berkomentar banyak. Alasannya, keputusan pembelian karet itu masih didiskusikan secara internal oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.

Erwin menyebutkan baik Gapkindo maupun asosiasi karet lainnya belum mengetahui bagaimana realisasi rencana pembelian itu sejak diinstruksikan langsung oleh Jokowi beberapa waktu lalu.

“Belum sempat diskusi. Dirjen Bina Marga masih rapat internal. Hasilnya nanti mereka mungkin undang asosiasi-asosiasi petani karet,” kata Erwin kepada reporter Tirto.

Sejauh yang Erwin ketahui, rencana tersebut menyangkut anggaran pemerintah. Hingga kini, kata Erwin, dirinya belum mendengar berapa banyak karet yang dibutuhkan pemerintah dalam program Kementerian PUPR.

Meskipun demikian, Erwin menyambut baik langkah pemerintah sejauh program itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, hal itu akan berdampak pada produktivitas petani dalam menanam karet sehingga menjamin pasokan yang dibutuhkan perusahaan.

“Ini baru mulai. Sejauh ini berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kami menyambut baik program ini,” kata Erwin.