tirto.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Elva Hartati menilai, status pandemi COVID-19 di Indonesia belum bisa menurun menjadi endemi. Sehingga pemerintah tak boleh gegabah mengubah status tersebut.
“Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mengubah status pandemi menjadi endemi. Karena salah satu indikator endemi adalah jika angka reproduksi COVID-19 di bawah 1. Namun nyatanya kasus COVID-19 Indonesia masih tinggi dan terus bertambah," ujar Elva dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).
Per hari ini, angka positivity rate di Indonesia masih tinggi yakni 15,47 persen. Sementara penambahan kasus positif sebanyak 21.311 pasien dengan jumlah kematian berjumlah 278 kasus. Jumlah kesembuhan juga tinggi, yakni 38.399 orang.
Elva juga menyayangkan kebijakan pemerintah menghapus syarat bukti tes antigen dan PCR untuk pelaku perjalanan domestik. Meskipun syarat itu hanya berlaku untuk mereka yang sudah melakukan vaksinasi tahap dua atau lengkap. Yang bisa menentukan perubahan status pandemi ke endemi hanya WHO, kata dia.
Apalagi cakupan vaksinasi booster, menurut Elva, masih rendah.
“Karena masyarakat masih memilih-milih jenis vaksin booster yang akan diterima. Padahal semua jenis vaksin booster yang diberikan aman dan sudah melalui uji klinis. Sehingga seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir terhadap efek samping vaksin," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan akan melakukan masa transisi pandemi menuju endemi. Pemerintah akan lakukan dengan prinsip kehati-hatiaan dan berdasarkan pendapat para pakar kesehatan.
Luhut juga meminta masyarakat mendukung pemerintah menuju situasi kenormalan baru di Indonesia.
“Kita harus sudah siap menuju proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada," ujarnya saat konferensi pers secara daring, Senin (7/3/2022).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abdul Aziz
