tirto.id - Setelah Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani diculik pada dini hari 1 Oktober 1965, pimpinan tertinggi Angkatan Darat pun kosong. Tiga Mayor Jenderal dan dua Brigadir Jenderal juga menjadi korban dalam peristiwa itu.
Pranoto Reksosamodra mencatat apa yang dialaminya hari itu dalam Memoar Mayor Jenderal Raden Pranoto Reksosamodra (2002: 247), “Tanggal 1 Oktober 1965 kurang lebih jam 06.00 pada saat saya sedang mandi, maka datanglah Brigadir Jenderal dr. Amino, Kepala Departemen Psychiatri Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta, yang dengan serta-merta memberitahukan tentang diculiknya Letnan Jenderal Ahmad Yani beserta beberapa Jenderal lainnya oleh sepasukan bersenjata yang belum diketahuinya.”
Setelah mandi, Pranoto berangkat ke Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) di Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Pranoto sadar kondisi sedang genting, karena itu dia pergi dengan pakaian dinas lapangan. Dia jadi orang dengan pangkat tertinggi di kantor tersebut.
Sebagai perwira tinggi yang tersisa, pagi itu juga Pranoto segera memprakarsai rapat darurat yang di antaranya membicarakan nasib Ahmad Yani dan jenderal lain yang diculik. Rapat juga memutuskan untuk menunjuk Mayor Jenderal Soeharto, yang kala itu Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), agar bersedia mengisi pimpinan AD yang kosong.
Melalui kurir khusus, keputusan disampaikan kepada Soeharto di markas Kostrad, di seberang Stasiun Gambir. Tidak jauh dari MBAD di sebelah Jalan Segara (kini Jalan Veteran).
Kurang lebih jam 09.00, Pranoto dapat laporan, “Menurut siaran RRI saya ditunjuk oleh Presiden/Panglima tertinggi (Presiden Sukarno) untuk menjabat sebagai caretaker Menpangad,” ujarnya.
Tapi Pranoto tidak mau buru-buru percaya berita itu. Ia tetap tinggal di MBAD menunggu perintah lebih lanjut. Berturut-turut kemudian datang Kepala Seksi I Staf Resimen Cakrabirawa Letnan Kolonel (Infanteri) Ali Ebram sekitar pukul 09.30, Jaksa Agung Brigadir Jenderal TNI Soetardio bersama Kepala Reserse Pusat Kejaksaan Agung Brigadir Jenderal Soenarjo pada sekitar pukul 10.00, dan Ajudan Presiden/Pangti Kolonel Bambang Widjanarko sekitar pukul 12.00. Mereka semua adalah utusan dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
“Oleh karena saya sudah terlanjur masuk dalam hubungan komando taktis di bawah Mayor Jenderal Soeharto, maka saya tidak dapat secara langsung menghadap dengan tanpa seizin Mayor Jenderal Soeharto sebagai pengganti Pimpinan AD saat itu,” kata Pranoto yang berusaha memenuhi panggilan dari utusan-utusan tadi.
Pranoto berusaha mendapatkan izin dari Soeharto, tetapi Soeharto melarang. “Dia (Soeharto) tidak berani mereskir (menjamin) [...] apabila dalam keadaan yang sekalut itu saya pergi menghadap Presiden,” imbuhnya.
Kala itu, Pranoto menaati perintah Soeharto.
Malamnya, sekitar pukul 19.00, Pranoto dipanggil Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) di Markas Kostrad untuk menghadiri rapat. Selain Nasution, hadir juga Mayor Jenderal Soeharto, Mayor Jenderal Moersjid, Mayor Jenderal Satari, dan Brigadir Jenderal Oemar Wirahadikusumah.
Nasution secara resmi menjelaskan bahwa Pranoto adalah caretaker Menpangad. Pranoto pun ditanya pendapat pribadinya. “Sampai saat itu saya sendiri belumlah menerima pengangkatan secara resmi secara hitam di atas putih,” tuturnya.
Waktu itu, Soeharto, yang punya banyak pasukan di Kostrad, dianggap pimpinan AD.
“Jenderal Soeharto mengumumkan keberatan-keberatannya terhadap struktur baru dari pimpinan Angkatan Darat, tetapi tidak langsung menentangnya. Ia memecahkan masalah itu secara Indonesia—dengan tidak mengindahkan sama sekali Jenderal Pranoto,” tulis O.G. Roeder dalam Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto (1984: 47).
Roeder menyebut Pranoto sebagai “seorang perwira yang lemah dan berhaluan progresif.”
Sementara Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016: 119) mencatat, Pranoto adalah perwira yang punya kecenderungan ke Kiri. Ia yang hanya staf jenderal tentu tak bisa berbuat banyak seperti Soeharto.
Soeharto Dimarahi Sukarno
Esoknya, pada 2 Oktober 1965, tepat hari ini 55 tahun lalu, Pranoto dan Soeharto dipanggil Sukarno untuk menghadap sebelum konferensi pers. Mereka ke Istana Bogor bersama Komandan Polisi Militer Brigadir Jenderal Soedirgo. Di sana Sukarno memberi penjelasan soal siapa pemimpin Angkatan Darat.
“Har, agar tahu, saya telah mengambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian,” kata Sukarno, seperti dikutip dalam Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (1989: 130).
Pada kesempatan itu, Soeharto dikatai koppig (keras kepala) oleh Sukarno yang marah karena menghalangi Pranoto dan jenderal Angkatan Darat lainnya menuju kawasan Halim Perdanakusumah untuk bertemu presiden.
Selain itu, seperti terdapat dalam buku Kronik '65 (2017: 311) karya Kuncoro Hadi dan kawan-kawan, Soeharto juga dimarahi Sukarno karena mengerahkan pasukan RPKAD menyerang Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah saat presiden berada di sana.
Dengan gagahnya Soeharto menjawab, “Pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat.” Soeharto lalu bilang dia akan menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada Pranoto.
Sukarno pun menjawab, “Jangan, bukan maksud saya begitu. Harto harus tetap bertanggungjawab mengenai keamanan dan ketertiban.”
“Lantas, dasar saya apa? Dengan tertulis Bapak telah mengangkat Mayor Jenderal Pranoto dan harus ditaati,” tanya Soeharto.
Menurut Pranoto dalam memoarnya, “Keputusan rapat: Presiden/Pangti memutuskan, bahwa pimpinan AD langsung dipegang oleh Pangti, sedangkan Mayor Jenderal Soeharto diperintahkan untuk menjalani tugas operasi militer, kemudian kepada saya ditugaskan sebagai caretaker Menpangad dalam urusan sehari-hari.”
Soeharto pun jadi orang nomor satu di Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965. Sementara Pranoto yang dianggap lebih junior dari Soeharto diperbantukan di bawahnya. Tapi itu juga tidak lama.
Pada 16 Februari 1966, berdasarkan surat perintah penangkapan/penahanan No.37/2/1966 yang dikeluarkan KSAD, Pranoto ditahan di Blok P, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan tuduhan terlibat dalam G30S. Habis sudah karier mayor jenderal asal Bagelen ini.
Berdasarkan Surat Perintah Ketua Tim Pemeriksa Pusat No. Print. 018/TP/3/1966, Pranoto diberi status tahanan rumah sejak 7 Maret 1966 untuk sementara. Namun, Surat Perintah Penangkapan/Penahanan No. Print. 212/TP /1/1969 menyatakan Pranoto ditahan lagi sejak 4 Maret 1969 di Inrehab Nirbaya, Jakarta. Tuduhannya masih sama: terlibat G30S.
Sementara berdasarkan Surat Keputusan No. Kep./E/645/1I/1970 yang dikeluarkan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Maraden Panggabean, pada 20 November 1970 Pranoto dikenakan skorsing di AD, bahkan tak menerima gaji lagi.
Tapi, sepengakuan Pranoto, dia tak pernah menerima surat pemecatan. Selama ditahan pun dia tak pernah diperiksa. Dia dibebaskan pada 16 Februari 1981.
Sama-Sama Prajurit PETA
Soeharto dengan Pranoto sebetulnya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Waktu Soeharto dicopot sebagai Panglima Tentara dan Teritorial Diponegoro/Jawa Tengah, Pranoto adalah penggantinya. Banyak yang menyebut, Soeharto dicopot karena bisnis terlarangnya dilaporkan Pranoto.
Keduanya memulai karier sebagai perwira Pembela Tanah Air (PETA) di Jawa Tengah. Daerah asal keduanya hanya selisih puluhan kilometer. Soeharto lahir di Bantul, Yogyakarta (8 Juni 1921), sementara Pranoto berasal dari Bagelen, Purworejo (16 April 1923).
Soal latar belakang pendidikan, Pranoto lebih beruntung. Sekolah dasarnya saja di Holland Inlandsche School (HIS) Muhammadiyah. Lalu sempat juga di SMP kolonial bernama Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), juga di bawah asuhan Muhammadiyah. Soeharto juga pernah belajar di Muhammadiyah, tapi di level Schakelschool (sekolah lanjutan rendah, tapi bukan SMP). Jadi kedua orang itu sebenarnya sama-sama kader Muhammadiyah.
Soal strata sosial, Soeharto jelas tidak seberuntung Pranoto. Ayah Pranoto adalah seorang priyayi bernama Raden Soempeno Reksosamodra dan ibunya adalah Raden Nganten Wasiah. Semula Pranoto ingin menjadi guru, namun Perang Dunia II mengondisikannya jadi tentara.
Pada 2 Oktober 1965 itu pula, Ketua CC PKI D.N. Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah dan sudah banyak orang yang mengutuk Gerakan 30 September 1965. Di hari-hari setelahnya, PKI semakin terjepit dan menjadi musuh bersama yang harus dibabat.
==========
Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 2 Oktober 2018. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Ivan Aulia Ahsan & Irfan Teguh
