tirto.id - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan Indonesia tetap Bhinneka Tunggal Ika meski ada perbedaan tapi tetap bersatu dan hal itu harus tetap dipertahankan.
Hal itu disampaikannya pada pidato pembukaan Musyawarah Masyarakat Adat Batak dan Rapat Kerja Nasional Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia yang digelar di Pantai Bebas Parapat.
"Indonesia kuat karena meski berbeda tetapi tetap Bhinneka Tunggal Ika " katanya di Parapat, Simalungun, Sumut, Sabtu, (30/7/2016).
Wapres berharap, Musyawarah Masyarakat Adat Batak dapat membuat masyarakat etnis Batak semakin kuat dan bersatu untuk menjaga kekuatan bangsa Indonesia. Ia mengingatkan agar masyarakat menjadikan adat sebagai faktor pendorong dalam menyongsong kemajuan.
"Adat jangan lagi hanya dianggap sebagai suatu peninggalan zaman dahulu dan dilestarikan, tetapi harus sebagai pendorong semangat untuk mengejar kemajuan bangsa Indonesia ke depannya," katanya.
Dia mengatakan jangan sampai masyarakat Batak yang sudah merantau menghabiskan uangnya untuk kepentingan adat seperti pesta, tetapi harus dijadikan keperluan yang produktif seperti membangun hotel di Danau Toba yang dijadikan salah satu tujuan wisata utama Indonesia.
Jusuf Kalla meminta masyarakat Batak tetap menjadi warga yang hebat sejak zaman dahulu di bidang militer, pemerintahan, politik, dan usaha.
Gubernur Sumut H T Erry Nuradi juga berharap Musyawarah Masyarakat Adat Batak bisa semakin menguatkan kerukunan umat dan etnis di provinsi itu.
"Sumut punya delapan etnis dimana terbanyak atau enam di antaranya berupa puak Batak.Dengan adanya Musyawarah Masyarakat Adat Batak bisa memperkuat peran etnis Batak dalam menjaga kerukunan di Sumut," ujarnya.
Menurut dia, kondisi yang majemuk dan dinamika yang tinggi di Sumut, menguatkan integritas dan meningkatkan pembangunan.
Dia menyebutkan, menjaga harmonisasi dan kondusif di Sumut, bukan hanya merupakan peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh lintas etnis, tetapi pemuda dan lainnya.
Sementara Ketua Umum Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), Effendi Simbolon, mengatakan Musyawarah Masyarakat Adat Batak merupakan gagasan dari enam puak di suku Batak yang ingin berdialog dengan pemerintah soal adat terkait dengan hukum atau kebijakan lain pemerintah.
Enam puak itu yakni Karo, Pakpak. Simalungun, Toba, Mandailing dan Angkola.
Dia menyebutkan, masyarakat dari 269 marga Batak ingin memberi peran yang semakin besar dan kuat bagi bangsa Indonesia.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
