tirto.id - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyoroti soal rencana pengembangan mobil listrik di Indonesia. Menurut Kalla, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang dapat mempermudah pengadaan serta operasional dari mobil listrik.
“Pengembangan mobil listrik dan hibrida merupakan tantangan dan harus dijalankan. Bagi Indonesia ini kebijakan pemerintah,” ucap Kalla dalam pidatonya pada perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (11/8) pagi.
Lebih lanjut, Kalla turut mengungkapkan urgensi dari pengembangan mobil listrik tersebut terhadap isu lingkungan. “Mobil sendiri merupakan obyek penting dalam pemeliharaan lingkungan. Di dunia ini ada dua hal yang sifatnya universal, yang menjadi perjuangan semua orang. Kedua hal itu ialah demokrasi dan lingkungan,” kata Kalla.
Pada dasarnya, Kalla menyadari bahwa Indonesia masih butuh penyediaan tenaga listrik yang besar guna mendukung perkembangan industri mobil listrik. Kalla menilai dengan infrastruktur yang terbangun dengan baik dan teknologi yang memadahi, maka biaya operasional untuk mobil listrik dapat lebih ditekan.
“Bayangkan kalau tiap malam ada 2 juta mobil yang di-charge, berapa MW (Mega Watt) yang dibutuhkan? Belum lagi ada 250 juta handphone kita yang di-charge pada saat bersamaan. Tentu kebutuhan listrik akan melonjak,” jelas Kalla.
Untuk saat ini, konsep dan prototype mobil listrik di Indonesia dikatakan masih sampai tahap pengembangan. Guna menarik minat para pelaku industri mobil listrik, Kalla juga mengindikasikan bahwa pemerintah bakal menyiapkan insentif.
Menurut rencana, Indonesia akan berupaya untuk menurunkan gas rumah kaca hingga 40 persen pada 2030. Sementara pada 2025, pemerintah menargetkan produksi mobil listrik di Indonesia mencapai 20 persen.
“Pemerintah sudah menyediakan regulasi bahwa produksi kendaraan ramah lingkungan minimal 20 persen dari 2 juta unit total produksi standar nasional di 2025, atau sekitar 400.000 unit. Ini bisa diisi oleh kendaraan listrik dan hibrida,” ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto hari ini (11/8).
Sebelumnya, sejumlah negara lain juga telah mendorong pengembangan mobil listrik. Industri mobil listrik dianggap sebagai alternatif apabila larangan penjualan terhadap kendaraan berbahan bakar minyak di beberapa negara muncul. Salah satunya seperti di Inggris.
Terhitung sejak 2040 nanti, pemerintah Inggris akan melarang penjualan kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel. Upaya tersebut diambil pemerintah Inggris guna mengurangi emisi sebanyak 80 persen pada 2050.
Tak hanya Inggris, larangan penjualan kendaraan berbahan bakar minyak juga dilakukan oleh Norwegia. Pada 2025 mendatang, Norwegia telah berkomitmen hanya akan menjual mobil-mobil listrik, hidrogen, maupun plug-in hybrid.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Agung DH
