tirto.id - Calon presiden petahana Joko Widodo menyebut ada pihak-pihak yang menggunakan jasa konsultan politik asing dalam Pemilu 2019. Meski tak menyebut siapa pengguna dan konsultan yang dimaksud, namun Jokowi mengatakan yang digunakan adalah strategi 'propaganda Rusia': menyebarkan kebohongan sebanyak-banyaknya sehingga membuat masyarakat jadi ragu.
"Yang dipakai konsultan asing. Enggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, enggak mikir mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak, membuat rakyat takut atau tidak. Enggak peduli," kata Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah, seperti diberitakan Antara, Minggu (3/2/2019).
Jokowi menyampaikan hal itu lantaran tak terima dengan tudingan 'antek asing' yang selalu dialamatkan kepada dirinya. Calon presiden nomor urut 01 ini justru mempertanyakan siapa yang jadi antek asing sesungguhnya.
Sekjen Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, menegaskan istilah 'propaganda Rusia' yang diungkapkan Jokowi merupakan sentilan bagi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan timnya.
"Sejak 2009, kami tahu pak Prabowo itu didukung oleh konsultan asing. Kami jadi saksi mata," ujar Hasto usai deklarasi dukungan alumni Kolese Kanisius kepada Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2019).
Tahun 2009, Prabowo dan Gerindra berkoalisi dengan PDIP. Kala itu ia maju sebagai cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai capres. Mereka kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih sebagai Presiden ke-6 RI untuk kedua kalinya.
Tudingan menggunakan konsultan asing dibantah kubu oposisi. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean, menyebut itu tidak berdasar. Ferdinand meminta petahana membuktikannya ketimbang sekadar bicara.
"Saya pikir tuduhan itu tidak berdasar fakta dan data yang akurat," kata Ferdinand kepada reporter Tirto, Senin (4/2/2019).
Ferdinand melihat Jokowi bisa menuduh demikian karena tak mendapatkan informasi yang akurat dari tim suksesnya. Tindakan Jokowi jadi terlihat memalukan.
"Ini memalukan untuk seorang presiden mendapat info yang asal dan tidak tervalidasi," jelasnya.
Tak Diatur dalam Pemilu
Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Veri Junaidi, mengatakan tak ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan konsultan politik bagi setiap peserta pemilu. Oleh karena itu kalau benar tim Prabowo-Sandi menggunakan jasa konsultan asing, sebetulnya tidak ada yang dilanggar sama sekali.
"Secara regulasi tidak ada harus menggunakan konsultan atau tidak. Apakah konsultan asing atau dalam negeri," ujar Veri saat dihubungi reporter Tirto, Senin (4/2/2019).
Menurut Veri, penggunaan konsultan merupakan wewenang internal tim yang tak bisa direcoki pihak mana pun. Peserta pemilu sepenuhnya berhak menentukan siapa dan dari mana konsultan itu datang.
"Para konsultan ini akan membantu untuk menyusun strategi agar lebih efektif," ujarnya.
Terlepas dari saling sikut kubu prabowo dan Jokowi, pernyataan ini juga direspons Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia. Melalui Twitter, Kedutaan Rusia menegaskan kalau mereka tak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia.
"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," demikian pernyataan Kedutaan.
"Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas,' tulis Kedutaan.
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Rio Apinino
