tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan keinginan dan perintah dari Presiden Joko Widodo agar Indonesia dapat menjadi negara swasembada garam pada 2020 mendatang.
"Saat ini kita masih impor garam dari luar, padahal kita Negara Maritim dengan laut yang luas. Oleh karena itu, Pak Presiden memerintahkan supaya kita swasembada pada tahun 2020," ungkapnya, Selasa (31/10/2017).
Luhut Pandjaitan pada Selasa (31/10/2017) juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas PT Garam Indonesia di desa Bipolo dan dilanjutkan pemeriksaan pada perkembangan pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat menggelar Rapat Koordinator tertutup sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah guna mewujudkan swasembada garam pada tahun 2020.
Menko Maritim mencatat, dalam rakor tersebut tidak hanya Pemerintah Daerah NTT saja yang diundang, melainkan pihak kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.
Hadirnya beberapa kementerian dalam rapat koordinasi tersebut merupakan upaya untuk menyelesaikan persoalan secara terintegrasi dan holistik sehingga mendapatkan keputusan yang satu dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Untuk mengatasi permasalahan pasokan garam saat ini, Menko Luhut mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi yang digunakan harus dapat membantu para petani garam dalam meningkatkan produksi maupun kualitas garam," kata Luhut.
Ia menambahkan apabila inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait teknologi garam yang telah diuji cobakan di Kupang memberikan hasil yang bagus, maka akan diaplikasikan juga di tempat lain, seperti di Madura, serta sentra-sentra garam lainnya.
"Kalau ada nanti langsung kita praktikkan, kita bikin lahan garam satu di Kupang. Kalau bagus, kita bikin lagi di Madura dan sebagainya," tutupnya.
Luhut optimis bahwa solusi atas teknologi yang ditawarkan BPPT bisa mengatasi masalah pasokan garam di Indonesia, bahwa Indonesia tak perlu garam impor lagi.
Menurutnya, solusi tersebut tidak hanya diterapkan dalam jangka pendek saja melainkan juga jangka panjang sehingga biaya produksi akan menjadi lebih murah dan tidak lagi berpengaruh pada kondisi cuaca.
NTT bisa menjadi salah satu provinsi yang mampu menutup impor garam dari luar negeri ke Indonesia, sebab garam Industri NTT mempunyai potensi yang sangat bagus, tutup Luhut.
Penulis: Yandri Daniel Damaledo
Editor: Yandri Daniel Damaledo