tirto.id - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif demi mendorong pemulihan sosial-ekonomi, tetapi konsolidatif demi menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. Pemerintah menggunakan 6 pendekatan dengan fokus utama penanganan pandemi.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat menyampaikan pidato tahunan soal RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan 2022, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.
"Pertama melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan," kata Jokowi, Senin (16/8/2021).
Kedua, pemerintah menjaga keberlangsungan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, pemerintah memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya asing.
Keempat, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, pemerintah menguatkan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar-daerah.
"Keenam melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian," tutur Jokowi.
Jokowi pun menyatakan besaran pendapatan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022 diperkirakan Rp1.840,7 triliun yang terdiri atas pendapatan perpajakan Rp1.506,9 triliun dan pendapatan negara bukan pajak Rp333,2 triliun.
Sementara itu, rencana belanja dalam RAPBN 2022 mencapai Rp2.708,7 triliun. Mayoritas dana belanja dikelola oleh pemerintah.
"Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp770,4 triliun," kata Jokowi.
Anggaran kesehatan diperkirakan mencapai Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara. Dana tersebut akan diarahkan penanganan pandemi (penguatan 3T dan sosialisasi penanganan COVID), reformasi sistem kesehatan, penurunan stunting dan kelanjutan program JKN.
Kemudian, anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah mengarahkan anggaran untuk penyempurnaan dana terpadu kesejahteraan sosial, mendukung reformasi perlindungan sosial dan mendorong program jaminan kehilangan pekerja sesuai amanat UU Cipta Kerja.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran pendidikan Rp541,7 triliun. Anggaran itu diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM. Jokowi menekankan, "Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi."
Di sektor pendidikan, pemerintah memperkuat PAUD dan sekolah penggerak, pemerataan prasarana pendidikan, upaya menyinkronkan mismatch pendidikan dengan penguatan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diarahkan kepada penguatan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas lewat infrastruktur, penyediaan infrastruktur pangan terjangkau dan memperhatikan aspek lingkungan.
Sementara itu, anggaran transfer daerah direncakan sebesar Rp770,4 triliun. Angka ini akan mendorong DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pembangunan SDM pendidikan serta penyaluran DTK lewat DAK fisik dan non-fisik. Selain itu, anggaran juga memasukkan soal pengelolaan dana otonomi khusus.
"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan tahun 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9 persen dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem," kata Jokowi.
Ia pun ingin tingkat ketimpangan rasio 0,376-0,378 dengan indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.
Jokowi mengatakan, defisit 2022 diperkirakan mencapai 4,85 persen terhadap PDB atau Rp868,0 triliun. Ia mengatakan, angka defisit ini penting karena tahun depan harus mencapai batas 3 persen di tahun depan.
"Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen terhadap produk domestik bruto," tutur Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
