Menuju konten utama

Jokowi Pastikan Nasib Divestasi Vale Bakal Diputuskan Bulan Ini

Pemerintah segera memutuskan terkait rencana divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 51 persen pada Juli 2023.

Jokowi Pastikan Nasib Divestasi Vale Bakal Diputuskan Bulan Ini
Presiden Joko Widodo berpidato saat peluncuran Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (15/6/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, pemerintah segera memutuskan terkait rencana divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 51 persen pada Juli 2023. Hal itu seiring dengan masa operasi dan kontrak Vale Indonesia yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.

"Segera akan kita putuskan. Insya Allah bulan ini akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan," kata Jokowi dikutip dari Antara, Senin (3/7/2023).

Dia menjelaskan divestasi PT Vale Indonesia dilakukan demi kepentingan nasional. Dia juga menuturkan, langkah tersebut seiring dengan rencana hilirisasi dan industrialisasi yang dilakukan pemerintah.

Sementara itu, dia berharap divestasi dengan kepemilikan saham 51 persen oleh Indonesia itu tidak merugikan investor.

"Kita juga tidak ingin merugikan investor. Win-win, dua-duanya harus jalan dengan baik, dan yang paling penting industrialisasi, hilirisasi betul-betul harus berjalan," kata Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah diminta segera melakukan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Terlaksananya divestasi 51 persen saham Vale Indonesia akan menjadi prestasi di era pemerintahan Jokowi karena berhasil membawa pulang nikel tanah air, menyusul kesuksesan yang serupa pernah ditorehkan melalui divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Divestasi yang akan dilakukan INCO untuk memenuhi persyaratan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yaitu 11 persen. Nantinya, komposisi kepemilikan 31 persen pemerintah Indonesia melalui MIND ID, 20,7 persen publik, dan sisanya masih dimiliki oleh Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining.

Tetapi, angka 11 persen itu dirasa tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi mayoritas lantaran 20 persen saham yang dilepas ke publik pun dimiliki oleh lembaga asing melalui transaksi saham, bukan investor tanah air. Kemudian, kepemilikan mayoritas saham oleh pemerintah, Indonesia memiliki kemandirian dalam memanfaatkan cadangan nikel terbesar untuk kepentingan masyarakat.

Terlebih, pemerintah memiliki rencana besar untuk ekosistem kendaraan listrik yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku baterai.

Baca juga artikel terkait DIVESTASI SAHAM VALE INDONESIA

tirto.id - Bisnis
Sumber: Antara
Editor: Intan Umbari Prihatin