tirto.id - Presiden Joko Widodo tak mau terburu-buru dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jokowi ingin keamanan vaksin corona COVID-19 diutamakan. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020), Jokowi meminta menteri-menteri terkait untuk memastikan keamanan dan efektivitas vaksin.
Jokowi ingin vaksin yang disuntikkan ke masyarakat telah aman atau telah teruji lewat tahapan uji klinis. Bila tak aman, Jokowi khawatir masyarakat tak lagi percaya dengan upaya vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah.
"Kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini. Saya melihat aspek keamanan dan efektivitas dari vaksin ini betul-betul menjadi concern utama masyarakat termasuk para pakar dan para peneliti," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (26/10/2020).
Oleh karena itu, Jokowi ingin agar vaksin yang dibeli maupun dibuat memenuhi kaidah ilmiah dan kaidah pengetahuan. Ia ingin pemerintah tetap mengedepankan standar kesehatan meski ingin secepatnya mendapatkan vaksin.
"Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah ini tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada. Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya. Meskipun kita ingin dipercepat, tapi sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan," tegas Jokowi.
Meski tak mau terburu-buru, Jokowi tetap mengakui pemerintah harus bergerak cepat untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin ini, kata Jokowi, diperlukan dalam rangka sebuah negara pulih dan bisa kembali bangkit. Akan tetapi, Indonesia tetap memerlukan rencana matang dalam masalah vaksin.
Selain masalah keamanan, Jokowi juga menyinggung soal akses terhadap vaksin. Sebab, akses terhadap vaksin dipastikan bertahap karena jumlah penduduk yang besar hingga besaran biaya vaksinasi.
"Selain itu juga masalah yang berkaitan dengan [biaya], krn ini ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri, ini juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat, disiapkan aturannya sejak sekarang, dari awal dan saya minta harganya bisa terjangkau," kata Jokowi.
Jokowi juga kembali menekankan pentingnya strategi komunikasi publik. Ia ingin Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk menyiapkan strategi komunikasi. Ia pun memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk membantu menyusun strategi-strategi komunikasi ke publik.
Kata Jokowi, bisa saja pemerintah merangkul ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, MUI dan ormas-ormas lain untuk meyakinkan manfaat dan kehalalan vaksin.
Kemudian, Jokowi juga meminta agar jadwal pelaksanaan vaksin selesai dengan memperhatikan sarana-prasarana, interval pemberian vaksin hingga detail penerima baik yang bayar maupun tidak.
"Terakhir, lakukan pelatihan dan simulasi, baik oleh tenaga kesehatan maupun tenaga keamanan yang nanti atau relawan yang nanti dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi," kata Jokowi.
Sebelumnya tiga kandidat vaksin COVID-19 dari Cina yang diproduksi oleh Sinovac Biotech, Sinopharm (China National Pharmaceutical Group Co., Ltd.), dan CanSino Biologics akan masuk ke Indonesia mulai awal November 2020. Impor dipastikan setelah beberapa pejabat Indonesia bertemu pimpinan masing-masing perusahaan langsung di Cina, Sabtu 10 Oktober lalu.
Pemerintah menyebut vaksin dari tiga perusahaan itu sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ke-3 dan dalam proses mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di sejumlah negara.
Salah satu perusahaan, Sinovac, sebenarnya telah bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjajaran untuk riset pengembangan vaksin COVID-19 di dalam negeri. Penelitian tim sampai sekarang belum rampung. Uji klinis tahap tiga masih berjalan.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Unpad Kusnandi Rusmil, yang menjadi ketua tim riset tersebut, mengatakan pengembangan vaksin di mana pun harus melalui tiga fase uji klinis. Setelah selesai, vaksin diajukan ke semacam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di negara sendiri atau tujuan agar legal untuk diedarkan. Hingga saat ini belum ada yang melewati seluruh fase itu, termasuk yang mereka kembangkan.
“Kalau menurut saya harus menunggu sampai bulan Januari [2021],” katanya dalam diskusi daring yang diselenggarakan LaporCOVID, Selasa (13/10/2020).
Pun demikian dengan vaksin-vaksin yang dikembangkan di luar negeri. “Belum ada satu pun yang selesai fase ketiga. Belum ada. Itu di mana pun dan sudah jadi keputusan WHO. Jadi kalau vaksin digunakan harus izin dari WHO.”
Itu artinya pemerintah Indonesia membeli vaksin Corona di perusahaan yang belum juga rampung uji klinis tahap ketiga.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
