tirto.id - Presiden Joko Widodo menekankan agar seluruh jajaran pemerintahan lebih mengedepankan penanganan langsung daripada membuat aturan. Ia pun mendesak agar tidak ada ego sektoral dalam penanganan bencana.
Dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2021), Jokowi menekankan 4 hal dalam penanggulangan bencana. Pertama, Jokowi ingin agar daerah lebih fokus pada pelaksanaan lapangan daripada sekadar membuat regulasi.
"Jangan kita disibukkan, jangan sibuk membuat aturan, tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan. Karana itu yang dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh rakyat," kata Jokowi, Rabu (3/3/2021).
Jokowi ingin ada pengendalian dan penegakan standar di lapangan. Sebagai contoh, standar bangunan yang didirikan harus mampu memenuhi standar rawan gempa. Apabila ada kekurangan, hal tersebut segera diperbaiki agar korban bencana berkurang.
Kedua, Jokowi ingin kebijakan penanggulangan risiko bencana terintegrasi. Ia ingin hulu hingga hilir satu komando dan tidak ada ego dalam penanganan bencana.
"Tidak ada, tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah. Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi. Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutupi," kata Jokowi.
Ketiga, Jokowi ingin manajemen tanggap darurat dan kemampuan rehabilitasi ditingkatkan pasca bencana. Jokowi ingin ada kecepatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia tidak ingin ada jeda hingga satu tahun dalam rehabilitasi dampak bencana.
Keempat, Jokowi mendorong agar upaya edukasi bencana diperkuat dan berlangsung terus-menerus. Mantan Wali Kota Solo ini pun mendorong agar edukasi dan literasi bencana diberikan mulai dari keluarga sebagai lingkup sosial terkecil hingga pelatihan simulasi bencana di daerah rawan bencana.
"Sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
