Jokowi Marah soal Tol Laut, Menhub: Kami Evaluasi Kebijakannya

Oleh: Selfie Miftahul Jannah - 31 Oktober 2019
Dibaca Normal 1 menit
Menhub mengakui tak mungkin mengawasi kebijakan ini hingga tempat yang jauh, sehingga perlu kerja sama dengan pemda setempat.
tirto.id - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebijakan tol laut. Hal ini ditempuh usai Presiden Jokowi marah mengetahui jumlah barang yang diangkut lewat tol laut paling banyak merupakan milik swasta.

"Saya juga minta pemda juga memberikan support kepada ini. Enggak mungkin kami awasi tempat-tempat jauh kalau tidak dapat dukungan," jelas dia usai menghadiri acara INACA di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

Ia juga mengatakan, keluhan Presiden Jokowi berasal dari masukan para kepala daerah soal kapal tol laut kerap kali penuh dengan barang-bareng milik pengusaha swasta.

Mengenai adanya keluhan tersebut, Menhub akan melakukan evaluasi agar semua kebutuhan baik swasta maupun masyarakat di daerah terpenuhi.


Budi Karya lantas menjelaskan awal mula kejengkelan Jokowi. Ia bilang, semua ini berawal dari adanya laporan kepala daerah secara langsung ke Jokowi.

"Kemarin kan saya sudah diskusi, terutama di Maluku. Jadi memang kami sudah mensinyalir bahwa terjadi satu penguasaan barang, yang secara berlebihan. Kemarin bupati ada yang komplain ke presiden karena mereka tidak bisa dapatkan harga tol laut dan harga barang yang seperti dulu," jelas dia.

Tol laut merupakan kebijakan Jokowi pada periode pertama pemerintahannya. Program ini berjalan sejak 2016 lalu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi marah setelah mendengar isu soal monopoli dalam praktik tol laut di Indonesia. Ada perusahaan yang melakukan monopoli dan mengatur harga angkutan tol laut.

"Akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini barang-barangnya dikuasai swasta, sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini," kata Jokowi, dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/10/2019) lalu.

"Tolong ini dikerjakan dan diselesaikan. Perlukah intervensi Menteri BUMN [Erick Thohir], tapi paling tidak harus diberikan kompetisi paling tidak ada kompetitornya. Sehingga tol laut ada, tapi harganya tetap, ya untuk apa ada tol laut," imbuh dia.



Baca juga artikel terkait TOL LAUT atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah
(tirto.id - Bisnis)

Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
DarkLight