tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menentukan menteri-menterinya dalam kabinet periode 2019-2024. Padahal, pada periode sebelumnya Jokowi meminta pertimbangan dan masukan KPK saat akan memilih kandidat.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Zaenur Rohman menilai, sikap Jokowi yang tak lagi melibatkan KPK karena menganggap komisi antirasuah tak lagi penting untuk menilai integritas seseorang.
“Kenapa sekarang tidak melibatkan KPK? karena memang Presiden Jokowi sudah tahu kalau KPK itu tidak lagi dianggap sebagai unsur penting untuk menilai integritas seseorang. Nah ini memperlihatkan perbedaan sikap antara Presiden Jokowi diperiode pertama dan periode kedua,” ujar Zaenur.
Zaenur juga mengatakan selain memang memilih menteri adalah hak prerogatif presiden, tetapi sikap yang ditunjukkan Jokowi menjadi sinyal kuat ia sudah tidak memberi dukungannya pada KPK.
“Selain itu hak prerogatif presiden itu memperlihatkan presiden tidak lagi menganggap penting KPK sebagai sumber informasi untuk mengetahui integritas seseorang calon pejabat negara," kata dia.
Hal ini, kata Zaenur, menunjukkan dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK telah berubah. "Dulu melihat KPK sangat penting, sekarang tidak terlalu penting lagi bagi Presiden Jokowi,” ujar Zaenur.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, Senin (14/10/2019) mengatakan, Presiden Jokowi pada periode 2019-2024 tak lagi melibatkan KPK dalam menentukan menteri-menterinya.
"Kami tidak diikutkan, tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," kata Laode.
Namun, KPK berharap Jokowi dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya.
"Kami berharap memilih yang betul-betul bersih dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," tambah Laode.
Meski hingga saat ini KPK belum diikutkan dalam penentuan menteri kabinet baru, tapi Laode mengatakan, KPK siap memberikan masukan jika dimintai untuk menelusuri rekam jejak calon menteri tersebut.
"Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau dimintai masukan, kami akan memberikannya. Kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Kami berharap beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar Laode seperti dilansir dari Antara.
Editor: Abdul Aziz
