tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik lagi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku Alam X di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022). Usai pelantikan, Jokowi meminta kepada mereka untuk memonitor masalah inflasi.
"Yang paling penting, saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10/2022).
Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menuturkan terdapat 4 isu yang menjadi perhatian mereka. Mulai dari kemiskinan, pangan hingga lingkungan.
"kami ada 4 yaitu kemiskinan, ketimpangan wilayah, yang ketiga itu adalah pangan, kecukupan pangan, yang keempat lingkungan," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengklaim pemerintah DIY sudah berkomitmen dalam mengurus persoalan pangan dengan melakukan kontrak dengan pemilik tanah dan petani. Setidaknya mereka mengontrak lahan sebesar 35 ribu hektar khusus untuk pengadaan pangan selama 10 tahun.
"Jadi kalau petani dalam 35 ribu hektar itu, itu harus ditanami untuk pangan, khususnya beras," kata Sri Sultan.
Sultan pun mengaku, pemerintah membolehkan pemilik lahan untuk menjual lahan mereka. Namun bupati setempat harus mencarikan lahan pengganti sehingga jumlah lahan yang digunakan untuk keperluan pertanian tetap 35 ribu hektar.
"Kalau sekiranya ada petani yang mau menjual tanahnya, itu boleh, tapi bapak atau ibu bupati harus bisa mengganti dengan petani lain sesuai yang akan keluar itu berapa hektar. misalnya 2 hektar keluar dari 35rb. Sebelum transaksi jual beli itu bisa dilakukan, bupati harus bisa mengganti petani yang lain untuk mengisi 2 hektar," ungkapnya.
"Jadi 35 ribu hektar itu tidak boleh berkurang dan seperti itu yang kami lakukan selama 7 tahun ini," tambahnya.
Sri Sultan mengaku, pangan yang ditanam tidak hanya beras. Namun, jumlah cadangan beras Yogyakarta kerap surplus pangan. Dia menuturkan, kebutuhan Yogya hanya 667 ribu ton sementara angka produksi tembus 980 ribu ton.
"Jadi yang yang lain biar petani menjual dengan harga yang baik, bebas, bukan bagian yang dibeli," bebernya.
Kemudian, dia juga menuturkan pemerintah DIY juga tengah melakukan verifikasi desa masih kesulitan pangan. Hasil surplus itu lantas dikirimkan ke daerah-daerah yang membutuhkan.
Selain soal pangan, Sultan juga membahas soal pembangunan infrastruktur tol. Dia memastikan bahwa pemerintah DIY akan mendukung pembangunan tol Jogja-Solo-Borobudur. Walaupun dia belum bisa memastikan bisa berjalan tepat waktu, karena program sempat terhenti.
"yang penting bagi saya pembebasan bisa dilakukan begitu ada uang silahkan kalau mau dibangun, sehingga tahun 2024 itu diperkirakan baru sampai di perbatasan yogyakarta dari arah solo, sehingga harapan saya di jogja gak mungin selesai tahun 2024, tapi sepertinya tidak ada hambatan," pungkasnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
