tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Batam dan kawasan strategis di sekitarnya terus dikembangkan secara profesional. Sehingga Batam sebagai sebuah kawasan ekonomi bisa benar-benar memiliki daya saing di tingkat global. "Kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor," kata Presiden dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (12/12) seperti diberitakan Antara.
Jokowi mengklaim pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing masyarakat. Upaya itu misalnya dengan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi, mendorong reformasi birokrasi, membangun sentra ekonomi baru, memperkuat poros maritim nasional, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
Tahun 2018 menjadi titik balik pembangunan ekonomi nasional, walaupun ekonomi global berada dalam
pusaran ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi stabil. Angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan menurun. Harga-harga terkendali dan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan hati-hati.
Hasil yang telah dicapai adalah Indeks Daya Saing Global Indonesia naik ke peringkat 45 di 2018 dari peringkat
47 di 2017. Selain itu Indonesia berhasil naik peringkat dari negara tidak layak investasi pada 2014 menjadi
negara dengan peringkat layak Investasi menurut 3 lembaga pemeringkat internasional terkemuka, yaitu oleh
Moody’s, Fitch dan Standard & Poor.
Profesionalisme menjadi salah satu kata yang ditekankan Jokowi dalam upaya membangun daya saing bangsa. Ia yakin potensi Batam dan kawasan strategis di sekitarnya semakin bermanfaat apabila dikelola secara profesional.
"Saya kira perlu dikelola lebih profesional lagi sehingga Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar
bisa kita kembangkan, terutama untuk sentra industri. Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat
sendiri potensinya yang sangat besar, tapi mungkin di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang
keluhan di bidang urusan pertanahan," kata Presiden.
