Jokowi Buka Data Provinsi yang Minim Pakai Produk Dalam Negeri

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 29 Sep 2022 18:06 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Presiden Jokowi membuka data realisasi belanja kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun BUMN.
tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka data realisasi belanja kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun BUMN. Dia mengingatkan, semua pihak untuk meningkatkan pembelian produk dalam negeri.

"Kalau nggak cepat-cepat mau saya buka semua angkanya, kementerian mana, daerah mana yang belum mengarah ke sana. Realisasinya seperti apa?" tuturnya saat memberikan pengarahan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati di JCC, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Dalam slide yang ditunjukkan Jokowi, 10 provinsi dengan belanja produk dalam negeri terendah antara lain NTT 23 persen, Bali 26 persen dan DKI Jakarta 27 persen. Lalu 7 provinsi berikutnya adalah NTB 32 persen, Maluku Utara 36 persen, Kalsel 37 persen, Kaltim 40 persen, Jawa Barat 41 persen, Kepri 43 persen, Kalbar 43 persen.

Sementara itu, di level kabupaten dengan serapan produk dalam negeri terendah antara lain Paniai sebesar 0 persen, Yalimo 1 persen dan Lanny Jaya 1 persen. 7 kabupaten kota yang mengikuti adalah Jayawijaya 3 persen, Makassar 6 persen, Manokwari Selatan 8 persen, Jember 9 persen, Majalengka 11 persen, Pematangsiantar 12 persen dan Karawang 13 persen.

Selanjutnya di tingkat BUMN, produk dalam negeri terendah masuk pada Perum Perhutani 4 persen, Kawasan Industri Makassar 8 persen dan Reasuransi Indonesia Utama 13 persen.

7 BUMN lain adalah Perum Jasa Tirta 13 persen, Balai Pustaka 18 persen, BNI 19 persen, Garuda Indonesia 22 persen, BTN 22 persen, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 23 persen dan Waskita Karya 35 persen.

Jokowi juga membuka data 10 kementerian lembaga dengan anggaran terbesar untuk belanja produk dalam negeri yaitu Kemendikbudristek di angka 72,7 persen, disusul Polri 70 persen, KemenPUPR 69,2 persen.

Kemudian Kemenhub 61,3 persen, Kemenkumham 57,2 persen, Kementan 48,9 persen, Kemenkeu 48 persen, Kemenkes 32,4 persen, Kemenhan 26,2 persen dan Kemenkominfo 7 persen.

Jokowi mengatakan, perkembangan produk UMKM masuk katalog elektronik atau e-katalog semakin cepat yaitu dari 50 ribu produk menjadi 1 juta.

"Saya senang Alhamdulilah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta, yang sebelumnya baru 50 ribu, melompat cepat sekali," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta semua daerah untuk memonitor pembelian produk dalam negeri. Dia juga meminta agar daerah yang angka tidak ada untuk segera melaporkan diri.

"Untuk daerah, provinsi ada semuanya, untuk kabupaten dan kota serapan produk dalam negeri, tolong dilihat. Mungkin yang 0 ini karena belum terserap produk dalam negeri dan mungkin juga belum ada laporan sehingga tolong segera dilaporkan, BUMN juga ada, ada semua angka-angkanya sekarang. Kelihatan, gunakan produk dalam negeri," tandasnya.


Baca juga artikel terkait PRODUK DALAM NEGERI atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang

DarkLight