tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pernah dituding sebagai pemimpin otoriter. Isu itu sempat berkembang viral di media sosial pada Agustus 2017 lalu.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Rapimnas Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (10/3/2018).
"Di sosial media di bulan Agustus 2017 yang lalu saya baca disampaikan bahwa saya adalah pemimpin yang otoriter saya heran saja kenapa dibilang otoriter. Menurut saya. Saya ini tidak ada potongan pemimpin yang otoriter," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, salah jika orang menilainya sebagai pemimpin otoriter. Pasalnya, ia mengaku selalu mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai perbedaan.
Jokowi juga menyatakan bahwa pembawaan dan karakter fisiknya sama sekali tidak mencerminkan pemimpin yang otoriter karena tidak sangar.
Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, dirinya murah senyum dan tidak berpenampilan seperti ciri-ciri pemimpin otoriter. Ia justru mengklaim sebagai orang yang demokratis.
Menurut Jokowi, salah satu syarat menjadi seorang demokrat yakni bisa menjadi pendengar yang baik, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai perbedaan-perbedaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan.
"Saya mungkin memenuhi lah kriteria-kriteria itu. Artinya saya dan Pak SBY ini beda-beda tipis banget. Kalau saya seorang Demokrat, kalau Pak SBY tambah satu Ketua Partai Demokrat. Jadi bedanya tipis sekali," kata Jokowi yang telah mendapat dukungan PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura untuk maju di Pilpres 2019 ini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan partainya akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2019. SBY pun tidak menutup kemungkinan akan mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019.
"Dengan dukungan Tuhan Yang Maha Kuasa sangat bisa Partai Demokrat berjuang bersama Bapak [Jokowi]," kata SBY.
SBY mengatakan, Partai Demokrat telah belajar dari kekalahan pada Pilpres 2014. Presiden RI ke-6 itu mengaku ada dua hal yang membuat Partai Demokrat kalah. Pertama, karena banyak kader yang korupsi. Masalah kedua adalah Partai Demokrat tidak mengusung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden.
"Insya Allah dalam Pilpres 2019 mendatang Demokrat akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden paling tepat," kata SBY.
SBY mengatakan, Partai Demokrat bisa berkoalisi dan mendukung Presiden Jokowi selama memenuhi sejumlah syarat. Pertama, Presiden Jokowi perlu membangun kebersamaan yang tepat.
Kemudian, Presiden Jokowi mempunyai visi-misi yang tepat dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat pun ikut diajak dalam perumusan agenda.
Ketiga, mereka berharap koalisi yang dibangun harus berjalan harmonis. Ia menilai partai koalisi harus saling percaya dan saling menghargai sehingga terbentuk kepercayaan bersama.
Namun, SBY belum mau menyebut nama kandidat calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Mereka akan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden bila sudah waktunya.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
