tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan tiga program pengentasan kemiskinan, yakni mengenai stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial, saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (25/7/2017).
"Saya ingin memberikan catatan beberapa hal, pertama saya minta agar stabilitas harga kebutuhan pokok betul kita jaga bersama. Begitu pula dengan kebijakan yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok harus betul-betul dikalkulasi matang," kata Jokowi dikutip dari Antara.
Menurut Jokowi, jika semua harga kebutuhan bahan pokok melambung naik, maka angka kemiskinan juga ikut meningkat.
"Bila harga bahan pokok naik, artinya juga garis kemiskinan akan naik dan artinya biaya hidup penduduk miskin akan naik. Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin baik petani dan buruh bangunan tidak berarti," tambah Presiden.
Selain itu Jokowi juga menyoroti soal beberapa program di kementerian, seperti program di Kementerian Pertanian, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
"Kedua, saya minta agar program-program kementerian terutama pertanian, UMKM, dan penyaluran dana desa betul-betul bisa menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah artinya program kementerian harus fokus peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun informal," tambah Presiden.
Jokowi juga ingin agar program subsidi yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian bisa tepat sasaran, sehingga mampu menaikkan nilai tukar petani.
"Kita telah mengalokasikan dana desa tiga tahun yang lalu Rp20 triliun, tahun lalu Rp47 triliun dan tahun ini Rp60 triliun. Ini juga harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu," ungkap Presiden.
Selain itu, Jokowi juga ingin program bantuan sosial yang digagas pemerintah bisa tersalurkan dengan baik sehingga bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin.
"Saya minta agar program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, kemudian beras sejahtera bisa disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin, agar tepat sasaran data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu dan terpadu," tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar para menteri terkait tidak menggunakan data sendiri-sendiri.
"Dan saya ingatkan jangan bekerja linear tanpa perubahan-perubahan dalam sistem penyaluran dan juga perlu saya ingatkan salah satu reformasi bantuan sosial adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," jelas Presiden.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
