tirto.id -
Heru memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya layanan jemput bola perekaman dokumen kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta. Suatu langkah tepat menuju Jakarta sebagai kota global yang inklusif.
Layanan yang menyasar penyandang disabilitas ini memberikan hak yang sama agar mereka dapat terlibat aktif dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas juga bisa mengakses layanan dan fasilitas Pemprov DKI Jakarta lebih maksimal bila mempunyai dokumen kependudukan.
Pada era Pj. Gubernur Heru, Pemprov DKI Jakarta semakin menggalakkan program jemput bola melalui berbagai bentuk layanan. Hal itu sebagai bentuk implementasi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
“Dilakukan atas permintaan [warga] yang bersangkutan atau laporan dari warga sekitar untuk melakukan pelayanan administrasi penduduk,” katanya kepada Tirto, Kamis (27/6/2024).
Budi menjelaskan, berbagai kelompok penyandang disabilitas di wilayah DKI Jakarta telah menerima bantuan, mulai dari disabilitas fisik, netra, tuli, wicara, sampai jiwa. Hingga 2023, sebanyak 73.707 warga penyandang disabilitas telah dibantu dalam proses perekaman data kependudukan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah mendukung inklusivitas dan memastikan hak-hak dasar semua warga terpenuhi.
“Sedangkan untuk kendala yang dihadapi Dukcapil, masih banyak ketidakterbukaan masyarakat terkait jenis disabilitas,” ucap Budi.
Salah satu upaya mengatasi kendala di lapangan dengan melakukan terobosan layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas. Misalnya, Layanan dengan Kasih Sayang (Laksa) Betawi yang diluncurkan Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan.
Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Dukcapil Kelurahan Pengadegan, Agung Dwi Susanto, menyatakan, program Laksa Betawi diperuntukkan bagi warga penyandang disabilitas yang terkendala dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan di loket Dukcapil, khususnya layanan perekaman foto KTP elektronik (KTP-el). Pelayanan bagi warga disabilitas tersebut meliputi rekam sidik jari, retina atau bola mata, serta pengambilan visual foto untuk disimpan dalam basis data kependudukan.
“Jadi kita layani warga disabilitas yang sebelumnya sudah mengisi form permohonan dengan cara memindai QR-Code dalam postingan ini atau mengisi form melalui tautan (link): bit.ly/LaksaBetawiJaksel,” kata Agung di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Agung mengungkapkan, dalam melaksanakan tugas di lapangan, para petugas Dukcapil sudah diberikan pengarahan dan pengetahuan agar ekstra hati-hati, sabar, dan penuh rasa kasih sayang dalam melayani warga penyandang disabilitas.
“Selain penyandang disabilitas [fisik], Laksa Betawi juga dapat melayani perekaman KTP-el bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta lansia dengan keterbatasan,” ungkap Agung.
Sementara itu, Staf Advokasi Perhimpunan Jiwa Sehat sekaligus anggota Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, Nena Hutahaean, menegaskan, program jemput bola perekaman kependudukan sangat penting bagi warga penyandang disabilitas. Ia berharap, mereka dapat dimudahkan mengakses berbagai layanan publik, dari perumahan sampai kesehatan, sehingga pemenuhan hak-hak individunya terjamin.
“Contohnya hak pilih, hak melakukan perbuatan hukum seperti sewa-menyewa dan mendirikan badan hukum, hak memiliki aset, serta masih banyak lagi. Itu kan semua syaratnya harus terdata sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk,” ungkap Nena kepada Tirto, Kamis (27/6/2024).
Nena mengakui, ada berbagai faktor di lapangan yang dapat menghambat perekaman data kependudukan warga penyandang disabilitas. Kendala ini disebabkan sosialisasi yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga, serta kesadaran warga yang kurang terhadap pentingnya layanan jemput bola tersebut.
Dinas Dukcapil, lanjutnya, dapat memaksimalkan program jemput bola bekerja sama dengan RT/RW dan kelompok PKK. Pendekatan ini dinilainya lebih efektif, karena memanfaatkan kedekatan antarwarga di wilayah masing-masing, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, terdata dengan baik.
“Mereka kan paham karakter serta hambatan kenapa ada yang tidak terdata. Apalagi kalau disabilitas, terdapat juga keluarga yang sengaja menyembunyikan orang dengan disabilitasnya,” urai Nena.
Pendekatan program jemput bola lewat RT/RW diharapkan memudahkan kerja Pemprov DKI Jakarta untuk mensosialisasikan pentingnya perekaman dokumen kependudukan bagi warga disabilitas. Metode ini sekaligus meniru praktik baik pemerintah dalam program pencegahan dan penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) lewat Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dari unsur warga.
“Selain itu, bisa juga kerja sama dengan berbagai organisasi organisasi penyandang disabilitas. Biasanya disabilitas akan lebih nyaman ketika berbicara dengan sesama disabilitas,” bebernya.
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DKI Jakarta, Leindert Hermeinadi, sependapat dengan Nena. Pelibatan penyandang disabilitas dalam program jemput bola yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah langkah yang lebih baik.
Penyandang disabilitas dapat dilibatkan dalam diskusi atau musyawarah rencana pembangunan, agar mereka dapat memberikan saran dan pandangan untuk program pemerintah daerah.
“Saran dan pesan: libatkan kami dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan,” imbau Leindert, kepada Tirto, Kamis (27/6).
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjamin, pihaknya akan selalu memberikan pelayanan prima tanpa diskriminasi.kepada seluruh lapisan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Bagi penyandang disabilitas yang ingin mengurusnya secara langsung di kantor Dukcapil pun telah disediakan sarana dan prasarana penunjang.
“Khusus disabilitas ada sarana dan prasarana khusus di kantor Dukcapil, se hingga penyandang disabilitas mendapatkan akses yang mudah menuju loket layanan,” ungkap Leindert.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Intan Umbari Prihatin
