tirto.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sediakan sarana dan prasarana yang layak apabila menjadikan ratusan sekolah sebagai tempat beristirahat tenaga medis dan tempat isolasi mandiri bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan toilet dan kamar mandi yang memadai serta menambah jumlah wastafel di setiap ruang kelas yang akan jadi kamar isolasi.
Dari pengawasan KPAI ke sekolah selama ini, untuk jenjang SD masih banyak sekolah negeri yang toiletnya kurang layak dan wastafel yang jumlahnya terbatas bahkan terkadang dalam keadaan rusak.
Perbaikan toilet dan penambahan wastafel di depan ruang-ruang kelas akan membuat pasien ODP rajin mencuci tangan.
"Artinya sekolah yang ditunjuk menjadi diuntungkan juga karena mendapat fasilitas tambahan yang dapat dipergunakan kelak oleh warga sekolah kelak ketika wabah COVID-19 sudah berlalu dan dapat diatasi," tutur Retno dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2020).
Selain itu, KPAI mengingatkan bahwa secara rutin sekolah yang digunakan untuk ruang isolasi wajib disterilkan dengan disinfektan sesuai protap kesehatan.
"Tentu hal ini juga untuk melindungi anak-anak sekolah tersebut jika sekolah kembali aktif nantinya," ujarnya.
Menurutnya, penting juga pihak sekolah diajak bicara terkait pembiayaan rutin yang mungkin menjadi beban karena bisa saja melonjak tagihan sekolah, misalnya listrik dan air.
"Apakah perlu ada subsidi Pemprov atau malah akan lebih baik jika dibayarkan Pemprov tagihannya," ucapnya.
KPAI, lanjut Retno mengaku menerima dua pengaduan keberatan atas penggunaan ratusan gedung sekolah untuk fasilitas isolasi mandiri dan akomodasi tim medis ini.
Untuk itulah ia meminta Disdik DKI Jakarta untuk mengintensifkan sosialisasi kepada warga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat isolasi tersebut.
Sosialisasi secara masif bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai media pendukung, termasuk media sosial. Pemprov DKI juga dapat melibatkan satuan perangkat kerja daerah (SKDP) seperti Camat hingga RT/RW setempat.
Masyarakat sekitar sekolah juga harus diedukasi agar mendukung kebijakan Pemprov DKI. Warga harus digerakkan bahwa kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah empati, kepekaan, dan kompetensi bertahan hidup.
"Para guru di sekolah-sekolah juga harus disosialisasi agar tidak memiliki kekhawatiran jika tertular saat masuk sekolah nanti," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
