tirto.id - Calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut dua Anton Charliyan mempertanyakan keluarnya izin proyek Kota Baru Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada pasangan calon gubernur nomor urut empat Deddy Mizwar.
Anton sempat mengkritisi Deddy Mizwar sebagai petahana soal perizinan proyek triliunan rupiah ini. Menurut Anton sebelumnya Pemprov Jawa Barat sempat menolak proyek Meikarta.
“Dulu pemerintah Jabar menolak tapi akhir-akhirnya [memberi izin] padahal itu baru izin bupati lalu mengizinkan. Ini prosesnya bagaimana sehingga bisa transparan?” tanya Anton dalam debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Senin (12/3)
Deddy menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan perizinan Meikarta yang ditolak adalah pembangunan Kota Metropolitan seluas 500 hektare sampai 2.200 hektare. Sementara izin peruntukan lahan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya seluas 84,6 hektare karena memenuhi sebagai zona pemukiman, selebihnya masih status kawasan industri. Izin itu pun menurutnya sudah ditentukan oleh gubernur Jawa Barat sejak 1994.
“Perizinan yang menjadi hak mereka (Meikarta) 84,6 hektare harus segera dikeluarkan karena itu hak mereka dan kita adalah pelayan publik, jangan ganggu hak orang lain. Dzalim itu namanya. Tapi perizinan 500 hektare sama sekali tidak bisa keluar, 2.200 hektare sama sekali tidak bisa keluar,” kata Deddy.
Calon gubernur yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar ini mengatakan izin Kota Metropolitan Meikarta tak bisa diberikan karena bermasalah dari sisi tata ruang.
“Karena masalah tata ruang yang tidak memungkinkan untuk hal itu kecuali dengan Perpres (Peraturan Presiden). Jadi mohon dimengerti, kalau ada yang bilang [saya] bermain terus mengeluarkan, itu adalah fitnah yang mengurangi dosa saya,” tegas Deddy..
Dedi Mulyadi yang menjadi calon wakil gubernur Deddy Mizwar, menambahkan kewenangan teknis dari izin lokasi dari Meikarta ada di pemerintahan kabupaten Bekasi. Pemrov Jabar hanya memberikan rekomendasi, terutama untuk bidang yang dianggap strategis dan skalanya lintas daerah, izinnya harus mendapat rekomendasi provinsi atau gubernur.
Pasal 10 e dan f Perda No.12/2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat menyebutkan wilayah Bekasi termasuk Meikarta, adalah pengembangan kawasan metropolitan di Jawa Barat dengan sebutan Bodebekkarpur. Segala perizinan pengelolaan wilayah itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Izin peruntukan lahan proyek Meikarta yang sudah terbit seluas 84,6 hektar melalui Keputusan Bupati Bekasi No.503.2/Kep468-DMMPTSP/2017.
Debat Pilgub Jawa Barat diikuti empat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum atau Rindu (nomor urut 1), Tb Hasanuddin-Anton Charliyan atau Hasanah (nomor urut 2), Sudrajat-Akhmad Syaikhu atau As (nomor urut 3), dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (nomor urut 4).
Debat di gelar di gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), ITB, Bandung Jawa Barat, Senin (12/3) mengangkat tema ekonomi, politik, pemerintahan daerah, infrastruktur, hukum, pertahanan dan keamanan, industri, perdagangan dan teknologi, umum dan koperasi.
Debat dimulai pada pukul 19.30 WIB dalam durasi 120 menit dan disiarkan langsung oleh Kompas TV. Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi akan memandu jalannya debat yang dibagi dalam enam segmen.
Penulis: Jay Akbar
Editor: Jay Akbar
