Menuju konten utama

Investasi Digitalisasi Nozzle di 5.518 SPBU Berasal dari Telkom

Dana investasi untuk program digitalisasi nozzle pada 5.518 SPBU bersumber dari Telkom.

Investasi Digitalisasi Nozzle di 5.518 SPBU Berasal dari Telkom
(Ilustrasi) Petugas SPBU melayani konsumen di SPBU Muri Tegal, Jawa Tengah, Senin (21/5/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id - Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyatakan PT Pertamina (Persero) tidak menggelontorkan dana investasi di pengembangan sistem tekonologi informasi (TI) dalam digitalisasi nozzle pada 5.518 SPBU.

"Karena ini sebenarnya investasi semua Telkom yang jalankan, Pertamina tinggal pakai dan bayar sesuai pemakaian," kata Harry di Kementerian BUMN Jakarta pada Jumat (31/8/2018).

PT Pertamina (Persero) berkerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk mengadakan digitalisasi nozzle pada 5.518 SPBU pada tahun ini. Digitalisasi SPBU itu dijalankan sesuai arahan dari Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menkeu Sri Mulyani.

Namun, pihak Telkom enggan menyebutkan nilai investasi BUMN itu pada program digitalisasi 5.518 SPBU ini. Direktur Entreprise & Buss Service Telkom Dian Rachmawan hanya membenarkan bahwa perusahaannya yang membangun sistem digitalisasi SPBU-SPBU di seluruh Indonesia tersebut.

"Kami bantu proses digitalnya terutama enterprise [perusahaan] yang besar-besar. Jadi bagaimana memastikan antara input di tanki tanam pom bensin dengan BBM yang keluar melalui nozzle-nya. Jumlahnya harus sama," ujar Dian.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas'ud Khamid mengatakan Pertamina membayar jasa sistem digital yang dibangun Telkom itu sesuai pemakaian. Namun, biaya per liternya yang keluar melalui nozzle digital, yang harus dibayar Pertamina kepada Telkom, tidak disebutkan oleh Mas'ud.

"Pertamina yang bayar ke Telkom sesuai penggunaan nozzle. Kalau nozzle enggak bekerja, Pertamina enggak bayar Telkom. Ada kemungkinan nozzle tidak dipakai, yaitu enggak ada yang beli atau lagi diperbaiki," ujar Mas'ud.

"Jangka waktu perjanjian kerja sama sampai 5 tahun. Pelaksanaan ini dikawal Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan," dia menambahkan.

Mas'ud mengakui pencatatan manual dalam penyaluran BBM di SPBU rawan kecurangan sehingga sistem nozzle digital menjadi keharusan untuk diterapkan.

"Karena selama ini kita manual, kita enggak tahu realtime penyaluran solar yang keluar saat ini berapa. Kita bisa tahu 6 jam atau sehari kemudian. Data manual itu konsistensi datanya enggak dijamin," kata dia.

Baca juga artikel terkait DIGITALISASI NOZZLE atau tulisan lainnya dari Shintaloka Pradita Sicca

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom