tirto.id - PT Pertamina (Persero) bersama dengan PT Telkom (Persero) Tbk telah memulai proses digitalisasi nozzle (ujung keran corong penyalur BBM) pada mesin dispenser ribuan SPBU.
Pada akhir 2018, sesuai target BPH Migas dan Kementerian ESDM, nozzle digital direncanakan sudah dipasang pada 5.518 SPBU di Indonesia. Digitalisasi nozzle itu bertujuan mendata penyaluran BBM secara presisi sehingga potensi kecurangan SPBU bisa dikontrol. Selain itu, nozzle digital juga diharapkan bisa digunakan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Untuk tujuan mengontrol penyaluran BBM bersubsidi, Senior Vice President of Corporate Shared Services Pertamina Jeffrey Tjahja Indra menjelaskan digitalisasi nozzle harus dibarengi sistem pembayaran non-tunai di SPBU.
"Satu hal yang pasti, mencari tahu siapa sih yang beli itu. Itu harus cashless. Kalau operator menerima uang cash, ngetik dulu [untuk mengidentifikasi pembeli] enggak mungkin. Maka harus cashless," ujar Jeffrey di Kantor BPH Migas Jakarta pada Senin (13/8/2018).
Meskipun demikian, Jeffrey mengakui penerapan sistem transaksi non-tunai secara massif di SPBU perlu waktu persiapan tidak singkat. Misalnya, Pertamina harus terlebih dahulu bekerjasama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Apakah bisa dikolaborasikan dengan Himbara untuk cashless-nya? Apakah misalnya juga bisa dikolaborasikan dengan Go-Pay atau elektronic payment yang lain?" Ujar Jeffrey.
Selain itu, kata Jeffrey, pemerintah harus menerbitkan aturan tentang penyaluran subsidi BBM dengan menggunakan kartu non-tunai. Tanpa aturan itu, Pertamina tidak bisa begitu saja langsung menerapkan transaksi non-tunai untuk mengidentifikasi latarbelakang pembeli BBM di SPBU-SPBU.
Contoh penerapan transaksi non-tunai untuk memastikan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran ialah: dengan kartu pembayaran non-tunai yang dimiliki oleh konsumen teridentifikasi bahwa pemiliknya masyarakat mampu dan tidak tepat membeli BBM bersubsidi seperti premium.
"Kalau enggak boleh beli Premium kan [masyarakat] marah kalau enggak ada aturannya. Itu urusannya pemerintah. Kami menyiapkan infrastrukturnya. Kami sudah preparing [siapkan] sistem itu agar bisa diterima oleh sistem yang akan kami bangun, SPBU digital," ujar Jeffrey.
Dia menambahkan fase pertama penerapan digitalisasi nozzle, yang ditargetkan tercapai pada 31 Desember 2018, baru bertujuan untuk mengukur ketepatan volume penyaluran BBM. Dengan begitu, selisih volume BBM yang dapat hilang karena kecurangan petugas SPBU, dapat dicegah.
"Untuk saat ini, kami baru akan bicara masalah volume dulu. Untuk membuat tepat sasaran ya harus cahsless dulu. Itu tahap selanjutnya," ujar Jeffrey.
Pada akhir 2018, Pertamina menargetkan 5.518 dari 7.415 SPBU di Indonesia sudah memilik nozzle digital. SPBU sasaran pemasangan nozzle digital adalah SPBU reguler baik yang miliki Pertamina dan dioperasionalkan oleh Pertamina, SPBU swasta yang bekerjasama dengan Pertamina, maupun SPBU sepenuhnya dimiliki dan dioperasikan oleh swasta.
Nozzle digital itu akan mengukur volume dari BBM yang disalurkan ke masyarakat secara presisi. Data itu akan dikirim secara real time ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
